Jubir ABCD Tegaskan Selain Beri Ruang Narkoba dan Seks Bebas, Ada Indikasi Suap Dibalik Izin DWP 2019
Abadikini.com, JAKARTA – Event tahunan Djakarta Warehouse Project (DWP) 2019 akan kembali digelar pada tahun ini. Acara yang akan diselenggarakan selama tiga hari, yaitu pada 13-15 Desember 2019 ini akan berlangsung di JIEXPO Kemayoran, Jakarta.
Gelaran DWP 2019 kembali menuai penolakan dari elemen masyarakat DKI Jakarta. Salah satunya adalah Aliansi Bersama Cinta Djakarta (ABCD). Melalui juru bicaranya, Erwin Papilaya mengatakan, sangat ironis sekali, DWP merupakan acara yang membawa pengaruh buruk bagi pemuda-pemudi di Ibu Kota justru diberikan ruang dan izin oleh Anies Baswedan yang katanya seorang pendidik dan bahkan banyak didukung dari kalangan agamawan.
“Event ini selalu identik dengan narkoba dan seks bebas yang berakibat runtuhnya moral dan martabat bangsa karena telah membiarkan kemaksiatan sebagai acara yang dianggap wajar. Anehnya, kenapa Gubernur masih saja memberikan izin dan tidak berkaca dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya,” ujar Erwin Papilaya saat ditemui Abadikini.com pada Senin (9/12/2019)
Soal perizinan DWP 2019 yang kembali mulus, Kata Erwin, ada indikasi terjadinya praktik suap dari pihak penyelenggara kepada Pemprov. DKI Jakarta untuk memuluskan perizinan tersebut. Lanjutnya, izin DWP 2019 harusnya tidak diberikan jika Anies Baswedan betul-betul peduli dengan pembangunan moral dan karakter generasi muda di Jakarta.
“Dari tahun ke tahun, event ini tidak ada faedahnya. Justru dalam event ini memberikan ruang bagi peredaran narkoba dan praktik seks bebas. Jangan karena alasan mendatangkan devisa lalu Anies Jakarta tutup mata atau karena ada aliran dana yang tidak sedikit dari EO (Event Organizer) sehingga dimuluskan dan diamankan,” tutup Erwin.
Sebelumnya, M. Furqon, Pimpinan ABCD turut mendesak Gubernur DKI Jakarta untuk membatalkan ijin DWP, karena diduga melanggar Pergub Nomor 18 tahun 2018 serta mendesak PT Ismaya selaku promotor acara DWP untuk membatalkan acara DWP 2019.
“Acara DWP diduga akan melanggar norma-norma agama, budaya, dan nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat, bahkan tidak bijak dalam melestarikan budaya daerah juga disinyalir akan merusak citra bangsa dan negara ini,” kata M. Furqon, Minggu (8/12/2019).
Rencananya ABCD bersama sejumlah elemen relawan Anies-Sandi yang kecewa berat dengan keputusan Anies memberikan izin DWP 2019 akan mengggelar unjuk rasa di Balai Kota menolak gelaran DWP 2019 pada Kamis 12 Desember 2019 mendatang.
