Legislator PBB Jatim Ini Serukan Sekolah Harus Optimalkan Kelas Outdoor
Abadikini.com, SURABAYA – Mayoritas pendidikan formal di Pulau Madura masih terpaku terhadap desain kelas yang bersifat indoor atau di dalam ruangan. Kebiasaan tersebut mendapat sorotan langsung dari Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur (Jatim) Mathur Husyairi.
Wakil rakyat yang salah satunya membidangi sektor pendidikan tersebut menjelaskan, belajar tidak hanya terpaku terhadap indoor class. Akan tetapi, tenaga pengajar atau guru bisa mengajak siswanya untuk belajar di luar kelas (outdoor class).
Seruan Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) itu tidak lain dari pemikirannya, inddoor class lebih menimbulkan kejenuhan, ketimbang outdoor class yang bisa secara langsung bersentuhan dengan alam.
“Belajar bukan hanya di ruang kelas yang kadang membosankan. Tapi di luar dengan alam juga bisa belajar yang lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Itu yang terpenting,” terang Mathur kepada Kabar Madura yang dikutip Abadikini, Jumat (29/11).
Di samping menyoroti designing classroom, Anggota DPRD Jatim asal Kabupaten Bangkalan itu juga menyoroti metode pengajaran di dalam kelas. Pasalnya, dia mengimbau agar para tenaga pengajar tidak memproses transfer ilmu dengan cara menyekoki.
Akan tetapi, Mathur mengimbau agar menciptakan metode pengajaran yang bernuansa diskusi di dalam kelas. Menurutnya, pelajar di Madura akan memeras otaknya untuk lebih berpikir.
“Ajak anak didik berdiskusi bukan dicekoki, agar mereka bisa lebih berpikir. Terkadang guru hanya menyekoki saja, tanpa melihat kondisi siswanya,” tutur Mathur.
Selain mengimbau tenaga pengajar, mantan aktivis anti korupsi itu meminta Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan kepala daerah di empat kabupaten Madura untuk memperhatikan kesejahteraan guru.
Mathur menekankan agar memberikan porsi yang layak terhadap kesejahateraan guru dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), agar tidak sebatas dihambur-hamburkan untuk perjalanan dinas di setiap organisasi perangkat daerah (OPD)
“Kepala daerah wajib memperhatikan dan memberikan porsi yang layak dalam APBD. Bisa dengan mengurangi belanja rutin dan perjalanan dinas di setiap OPD,” tutupnya.
