Insiden Pembakaran Alquran di Norwegia, Muhammadiyah Desak Pemerintah Norwegia Tindak Tegas Pelaku

Abadikini.com, JAKARTA — Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas mengutuk keras pembakaran alquran dalam sebuah demonstrasi anti-Islam di Norwegia pada pekan lalu. Dia pun meminta kepada Pemerintah Norwegia untuk menindak tegas pelaku pembakaran kitab suci umat Islam tersebut.

“Muhammadiyah mengutuk dengan keras sikap dan perilaku tidak toleran dari warga Norwegia itu. Sikap itu jelas akan sangat menyakiti umat Islam. Karena itu, kita minta supaya pelakunya ditindak agar tidak memicu kekerasahan di belahan dunia lain,” ujar Anwar seperti dikutip dari laman Republika.co.id, Minggu (24/11/2019).

Tokoh Muhammadiyah yang akrab disapa Buya Anwar ini mengatakan, jika situasi tersebut tidak segera diatasi akan memantik amarah umat Islam di belahan dunia, termasuk di Indonesia.

“Kita ingin dunia ini aman tentram dan damai. Karena itu segala hal yang akan memantik akan terganggunya rasa aman, rasa nyaman, dam rasa damai itu harus dilakukan pencegehan sedini mungkin,” ucapnya.

Karena itu, lanjut dia, Duta Besar Norwegia di Indonesia harus memberikan penjelaskan terkait kejadian tersebut dan meminta maaf kepada umat Islam, khusus di Indonesia.

“Agar peristiwa di Norwegia itu tidak merebak Duta Besar Norwegia harus memberikan penjelasan dan minta maaf atas perilaku rakyatnya. Karena itu jelas mendorong terjadinya eskalasi dan menganggu hubungan baik antar umat beragama yang sudah terjaga baik di negara kita,” kata Buya Anwar.

Sebelumnya, beredar sebuah video di media sosial yang menunjukan seorang pria non-Muslim membakar kitab Alquran di Norwegia. Dalam video itu, tampak seorang pemuda Muslim melompati pagar dan menendang orang yang melakukan pembakaran Alquran.

Insiden itu pun mengundang kecaman, termasuk dari Pakistan. Bahkan, Pemerintah Pakistan memanggil duta besar Norwegia untuk menyampaikan kekecewaannya atas insiden pembakaran Alquran. “Tindakan seperti itu menyakiti 1,3 miliar Muslim di seluruh dunia,” kata Kementerian Luar Negeri Pakistan seperti dilansir The National pada Ahad (24/11/2019).