Janji Atasi Birokrasi yang Berbelit, Ditunggu Gebrakan Stafsus Milenial Presiden Jokowi
Abadikini.com – Staf khusus (stafsus) Presiden Joko Widodo (Jokowi) Aminuddin Ma’ruf memastikan dirinya bersama stafsus muda lainnya bakal menjadi jembatan dialog dengan Presiden. Aminuddin menyebut keberadaan stafsus milenial akan membuat demokrasi berjalan tanpa birokrasi yang berbelit.
Eks Ketua Umum PMII itu mengatakan stafsus dalam tugasnya akan memberi masukan dalam membantu percepatan program kerja yang menjadi prioritas Presiden. Selain itu, para stafsus akan mengomunikasikan hal tersebut dengan baik kepada generasi milenial, begitu juga sebaliknya.
“Itu tadi, Presiden bilang ‘kamu jangan terjebak dalam kerangka birokrasi’,” kata Aminuddin dalam sebuah diskusi di Jakarta Pusat, Sabtu (23/11/2019).
Ia menyebutkan, sebelum resmi dilantik sebagai stafsus di Istana Merdeka, Kamis (21/11/2019) lalu, dirinya sudah menjalin sejumlah komunikasi dan diskusi dengan Presiden. Hal itu, kata Aminuddin, menegaskan bahwa Presiden tidak melantik stafsus secara mendadak.
Ma’ruf menjelaskan, bahwa stafsus dalam tugasnya tidak memiliki kewenangan dalam mengeksekusi suatu program, berbeda dari pejabat lain dalam kementerian atau instansi ring satu istana lainnya.
“(target kerja) Disesuaikan dengan kebutuhan Presiden,” kata dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan tujuh stafsus baru dari kalangan milenial tak memiliki bidang tugas khusus. Jokowi menyebut para stafsus itu melakukan kerja bersama dalam membuat program dan menyelesaikan masalah.
Ketujuh stafsus yang tergolong muda karena berusia di bawah 40 tahun itu antara lain, Pendiri Ruang Guru Adamas Belva Syah Devara (29), CEO dan Founder Creativepreneur Putri Indahsari Tanjung (23), CEO Amarta Andi Taufan Garuda Putra (32).
Kemudian Perumus Pergerakan Sabang Merauke Ayu Kartika Dewi (36), Pemuda asal Papua Gracia Billy Mambrasar (31), Pendiri Thisable Enterprise Angkie Yudistia (32), dan mantan Ketua Umum PMII Aminuddin Ma’ruf (33).
Kritik stafsus yang tak punya target
Dalam diskusi yang sama, Juru Bicara Partai Keadilan Sosial (PKS) Muhammad Kholid menilai penambahan tujuh orang stafsus dalam lingkungan istana membuat lembaga kepresiden menjadi semakin ‘tambun’.
Menurut dia, terlalu banyak yang membantu dan memberi masukan dapat membuat Presiden kebingungan dalam mengambil langkah strategis kebijakan.
“Katanya membantu tugas Presiden, semua (lembaga kepresidenan) juga membantu tugas Presiden,” kata dia.
Menurut dia, peran milenial dalam istana harus membawa dampak yang nyata dan menyelesaikan permasalahan bagi generasi milenial itu sendiri. Ia memberi contoh, bonus demografi yang saat ini sedang dihadapi Indonesia sebagai salah satu masalah, khususnya tentang pengangguran di kalangan milenial.
“Kami berharap bukan cuma gimik, tapi kami melihat benar atau tidak policy Pak Jokowi mendukung milenial,” ujar dia.
Sementara itu, Direktur Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra juga meragukan pengaruh dari stafsus milenial Jokowi. Hal itu, kata dia, karena stafsus tidak memiliki target yang jelas.
Menurut dia, tidak ada korelasi antara usia dengan kapasitas dalam memberikan masukan dalam membangun sebuah negara. “Artinya hanya sebagai teman diskusi,” kata Dedi.
