Fadli Zon Ingatkan Nadiem Makarim: Pendidikan Bukan Tempat Berjudi

Abadikini.com, JAKARTA – Waketum Gerindra Fadli Zon bicara soal penunjukan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud). Fadli mengaku memahami kenapa masyarakat masih meragukan kemampuan Nadiem sebagai Mendikbud.

Nadiem yang tak memiliki rekam jejak di dunia pendidikan menjadi salah satu faktor utama. Sebab, pendidikan adalah pilar kebangsaan dan harus diposisikan sebagai sektor vital dan strategis.

“Saya bisa memahami kenapa penunjukkan Saudara Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan masih diwarnai tanda tanya hingga hari ini. Sebagai urusan vital, sangat pantas jika publik berharap bidang ini dipimpin oleh orang-orang tepat dan mumpuni. Masalahnya, Menteri Nadiem dianggap tak punya jejak di bidang pendidikan. Ia bukan berasal dari profesi pendidik, dan meskipun ia sukses di bidang lain, namun profesinya tak berkaitan langsung dengan bidang pendidikan,” kata Fadli dalam keterangannya, Kamis (7/11/2019).

Fadli pun berharap penunjukan Nadiem bukan bagian dari upaya coba-coba pemerintah. Sebab, menurut dia, selama ini pemerintah kerap menjadikan pendidikan sebagai arena uji coba kebijakan. Sehingga, bongkar pasang kebijakan pun kerap terjadi.

Misalnya, kata dia, pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kala itu, Gus Dur mengubah nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pernah menjadi Departemen Pendidikan Nasional, di mana nomenklatur kebudayaan dihilangkan. Sebagai gantinya, kata Fadli, urusan kebudayaan kemudian dimasukkan ke Departemen Pariwisata yang menurutnya keliru secara konseptual.

“Kekeliruan konseptual tersebut baru dikoreksi pada periode kedua pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), urusan kebudayaan dan pendidikan akhirnya kembali dipersatukan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” ujarnya.

Kemudian, uji coba kebijakan juga terjadi pada periode pertama Presiden Jokowi. Fadli mengatakan, meski mendapat protes dari banyak pihak, Jokowi waktu itu memecah kementerian pendidikan menjadi dua, yaitu yang khusus mengurusi pendidikan dasar dan menengah, serta kementerian yang khusus menangani pendidikan tinggi.

“Sekali lagi, perubahan-perubahan itu dilakukan hampir tanpa kajian apapun. Sepertinya semua itu hanya dilakukan dengan prinsip asal beda saja. Terbukti, sesudah lima tahun berjalan, kebijakan itu akhirnya dikoreksi sendiri oleh pemerintahan yang sama. Dalam Kabinet Indonesia Maju, kita lihat, urusan pendidikan tinggi akhirnya dimasukkan kembali ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kebijakan asal beda yang miskin kajian semacam itu sebaiknya tidak terjadi lagi di masa kini. Pendidikan kita butuh konsep dan pemikiran yang matang, bukan eksperimen-eksperimen spekulatif. Kita berharap, penunjukkan Saudara Nadiem sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bukanlah bagian dari prinsip coba-coba asal beda atau ganti menteri ganti kebijakan,” tutur Fadli.

Kendati demikian, Fadli masih menaruh harapan pada Nadiem. Dia berharap mantan bos Gojek itu mampu memahami masalah yang dihadapi kementeriannya.

Anggota DPR itu juga berharap Nadiem dapat membawa pendidikan Indonesia menjadi semakin maju ke depannya. Mengingat, menurut Fadli, ke depannya ada dua tantangan besar yang dihadapi Nadiem, yakni konsep arah pendidikan nasional dan birokrasi.

“Saya pribadi, meski masih bertanya-tanya, sangat berharap Menteri Nadiem bisa segera memahami masalah yang dihadapi kementeriannya. Apalagi, ia mengaku akan mendengarkan terlebih dahulu para ahli pendidikan dan juga bawahan di kementeriannya sebelum mengambil kebijakan strategis di bidang pendidikan. Pernyataan itu saya kira patut diapresiasi. Sebagai wakil generasi milenial, kita mungkin perlu memberinya kesempatan,” kata dia.

“Sekali lagi, saya ingin mengingatkan Pemerintah, khususnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa pendidikan bukanlah tempat berjudi dan berspekulasi,” imbuh Fadli.