Prabowo Gerilya ke Kubu Jokowi, Demokrat Bisa Gigit Jari ?

Abadikini.com, JAKARTA – Seminggu sebelum pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden, 20 Oktober 2019, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto gencar bergerilya ke sejumlah pimpinan partai politik pendukung pasangan Jokowi-Maruf Amin.

Minggu (13/10/2019) malam, Prabowo menyambangi kediaman Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Padahal sebelumnya, kubu NasDem disebut yang paling getol mengganjal Gerindra untuk bergabung dengan kabinet yang disusun Jokowi.

Setelah mendatangi Surya Paloh, mantan Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) itu merencanakan bertemu Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Pertemuan dengan Cak Imin telah berlangsung Senin (14/10).

Pertemuan dengan Surya Paloh itu hanya beberapa hari setelah Prabowo bertemu Jokowi di Istana Negara, Jakarta, 11 Oktober 2019. Dalam pertemuan yang kedua pasca pilpres itu, Jokowi dan Prabowo membicarakan beberapa hal, termasuk kemungkinan masuknya Gerindra ke dalam kabinet mendatang.

“Berkaitan dengan masalah koalisi, tapi ini untuk urusan saat ini belum final tapi kami tadi sudah bicara banyak mengenai kemungkinan Partai Gerindra untuk masuk ke koalisi kita,” ujar Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (11/10/2019).

Juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak kepada detikcom, mengatakan, pertemuan antara Prabowo dan ketua umum partai pendukung Jokowi hanya sekadar silaturahmi biasa.

“Pasca pilpres kita belum bersilaturahmi dengan partai-partai rival waktu pilpres dan pileg kemarin. Kalau dengan partai koalisi 02 kita kan sering berkomunikasi. Jadi beliau (Prabowo) ingin bertemu dan diskusi tentang Indonesia ke depan,” ujar Dahnil.

Pertemuan Prabowo-Jokowi yang berlanjut dengan gerilya Prabowo ke sejumlah ketua umum partai pendukung Jokowi merupakan sinyal kuat akan bergabungnya Gerindra ke pemerintahan Jokowi mendatang.

“Perkiraan saya dalam pertemuan Jokowi dan Prabowo kemarin itu mungkin tersirat Pak Jokowi mengatakan ‘silahkan bapak berkomunikasi dengan partai koalisi’. Jadi mungkin ada pembicaraan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi untuk membangun komunikasi dengan partai-partai koalisi,” ujar Arya Fernandes, pengamat politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

Partai NasDem menurut Arya jadi sasaran pertama Prabowo dengan alasan sejak awal Surya Paloh tidak berkenan dengan pertemuan Prabowo dengan Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri.

“Nah kemudian tahap kedua komunikasi akan dilakukan dengan partai-partai lainnya. Rencana pertemuan antara Prabowo dengan Airlangga dan Muhaimin sebagai sebuah cara untuk mendapatkan dukungan,” kata Arya.

Pertemuan dengan parpol koalisi ujar Arya bernilai penting karena Jokowi berada dalam situasi dilematis. Jokowi membuka pintu yang besar untuk parpol lain bergabung sementara di sisi lain dia juga dalam kondisi pengaruh parpol koalisi ini begitu kuat.

“Makanya Jokowi menyuruh berkomunikasi dulu dengan partai pendukung. Tapi harusnya sebagai presiden, Pak Jokowi bisa menunjukkan hak prerogatifnya dalam menyusun kabinet,” ujar Arya.

Hal senada dikatakan Ray Rangkuti dari pengamat politik dari Lingkar Madani. Menurutnya gerilya Prabowo merupakan bentuk kulonuwun kepada partai pendukung Jokowi untuk masuk di dalam pemerintahan.

“Secara politik memang itu yang harus dilakukan Prabowo. Tujuannya cuma satu yang ingin diperlihatkan oleh pak Prabowo. Yaitu keseriusan Gerindra untuk masuk dalam koalisi pemerintah,” jelas Ray.

Selain itu gerilya Prabowo juga diperkirakan Ray, untuk mengikuti anjuran Jokowi agar Gerindra tidak hanya masuk lewat satu pintu yakni PDIP, melainkan harus lewat semua pintu partai pendukung.

“Kalau kita lihat sebetulnya kehadiran Gerindra ini lebih banyak di dukung oleh PDIP. Ada reaksikan dari partai koalisi yang lain, makanya supaya tidak terlihat masuknya sepihak nah makanya roadshow itu dilakukan Prabowo,” kata Ray.

Jika Gerindra berpeluang masuk dalam koalisi pemerintah dengan pertemuan-pertemuan tersebut lantas bagaimana dengan nasib Partai Demokrat (PD). Sejumlah politisi Demokrat justru bereaksi negatif pada safari politik yang dilancarkan Prabowo.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief menyerang secara terbuka baik Prabowo maupun Surya Paloh. Prabowo disebutnya punya cita-cita menghidupkan kembali sistem demokrasi terpimpin.

“Saya betul-betul khawatir, apalagi beliau sering pragmatis seperti Surya Paloh,” tulis Andi dalam akun Twitternya. Andi pun khusus menyebut Presiden Jokowi yang diminta menyelamatkan jalan demokrasi dari ancaman demokrasi terpimpin.

“Mudah-mudahan Pak Jokowi bisa menyelamatkan jalan demokrasi yang benar menghadapi rencana demokrasi terpimpin ala Pak Prabowo, Surya Paloh dan beberapa kekuatan politik lainnya. Mereka menikmati demokrasi untuk memundurkannya.” ujar Andi Arief.

Terkait serangan tersebut, Ray memaparkan bisa saja menunjukkan kekhawatiran dari Demokrat dengan alasan makin tipisnya peluang partai yang didirikan SBY itu untuk diajak dalam kabinet. “Demokrat bisa tersingkir dalam penyusunan kabinet. Kalau pun dapat bagian ya di luar kabinet,” kata Ray.

Namun sebenarnya kalau untuk alasan tersebut, menurut Ray yang paling menyokong Gerindra masuk kabinet justru PDIP. Cuitan tersebut juga bisa dibaca untuk menjelaskan posisi Demokrat atas amandemen UUD 1945. Terlihatnya memang tidak setuju pada amandemen menyeluruh. Tapi ya bisa saja pilihan pragmatis saja. Kita tunggu saja.”

Analis politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menilai kans Demokrat bergabung dalam kabinet sangat kecil. Jika pun akhirnya Jokowi meminta partai berlambang mercy itu bergabung, kemungkinan bukan di kementerian melainkan kepala badan yang setingkat menteri.

“Karena memang kerja sama antara Demokrat dan PDIP ini selalu ada hambatan sehingga tidak pernah terjadi. Kita bicara di level nasional yah, kalau di daerah sih mungkin ada,” kata Hendri.

Apalagi Demokrat terlihat sangat ngotot memajukan putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono. Sementara parpol koalisi termasuk PDIP sangat cemas dengan rencana Demokrat yang bakal mengadang AHY di pilpres 2024.

“Istilahnya, silakan Demokrat masuk asal jangan AHY. Karena kalau AHY sama saja nanti memelihara anak macan tuh karena dia akan dapat panggung dan bisa repot sendiri,” kata Hendri.