Gerindra, dulu Oposisi Kini Minta Jatah Menteri

Abadikini.com, JAKARTA – Partai Gerindra, dalam sejarahnya sejak didirikan pada 6 Februari 2008 dan menempatkan kadernya di DPR RI pada 2009 selalu menjadi oposisi. Partai besutan Prabowo Subianto itu selama 10 tahun atau 2 periode pemerintahan selalu mengambil peran berseberangan dengan pemerintah.

Namun, pekan-pekan ini menjelang dilantiknya Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024, Partai Gerindra santer disebut minta jatah menteri. Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Puyuono mengakui partainya meminta jatah 3 pos kementerian. Soal diberi atau tidak, diserahkan sepenuhnya kepada Jokowi selaku pemegang hak prerogatif.

Berikut ini data dan fakta sejarah Partai Gerindra, dulu pilih oposisi kini minta jatah menteri.

1. Profil

Partai Gerindra didirikan 6 Februari 2008 oleh Prabowo Subianto. Prof. Suhardi ditunjuk menjadi Ketua Umum yang pertama dengan Prabowo sebagai Ketua Dewan Pembina. Setelah Prof Suhardi wafat pada 2014, Prabowo Subianto menjadi Ketum Gerindra.

Selain Prabowo, penggagas didirikannya Partai Gerindra adalah pengusaha Hashim Djojohadikusumo, Fadli Zon, Ahmad Muzani, M. Asrian Mirza, Amran Nasution, Halida Hatta, Tanya Alwi, Hari Bobihoe, Sufmi Dasco Ahmad, Muchdi Pr, Widjono Hardjanto, dan Prof Suhardi.

Mereka berkumpul pada Desember 2007, untuk merancang Anggaran Dasar/Anggadan Rumah Tangga (AD/ART) partai yang akan dibentuk. Hingga kemudian Hashim mengusulkan nama Partai Gerindra. Kepala burung garuda sebagai lambang partai, merupakan gagasan Prabowo Subianto.

2. Pengurus Partai Gerindra

Di jajaran pengurus Partai Gerindra 2015 – 2020, Prabowo Subianto menjabat sebagai Ketua Umum merangkap Ketua Dewan Pembina. Sedangkan, empat nama anggota dewan pembina, yakni Jenderal Djoko Santoso, Letjen Yunus Yusfiah, Sandiaga S. Uno, dan Fuad Bawazier. Sandiaga Uno diketahui mundur dari Gerindra saat maju Pilpres 2019.

Ahmad Muzani yang saat ini menjadi Wakil Ketua MPR saat ini menabat Sekretaris Jenderal Partai Gerindra. Sementara Bendahara Umum Partai ditempati Thomas A. Muliatna Djiwandono, MA.

3. Menjadi Partai Oposisi Sejak 2009

Pada Pemilu 2009, Gerindra berkoalisi dengan PDI-P untuk maju dalam Pilpres kala itu, dengan mengusung Megawati Soekarnoputri menjadi Capres, dan Prabowo Subianto menjadi Cawapres. Namun, pasangan tersebut harus mengakui kekalahan atas pasangan SBY-Boediono, yang terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2009-2014.

Megawati-Prabowo menerima kekalahannya dengan hanya meraup 32.548.105 suara, atau 26,79 persen. Sedangkan SBY-Boediono meraih 73.874.562 suara, atau 60,80 persen. Setelah itu, Gerindra memilih menjadi oposisi bersama PDIP dan Partai Hanura.

4. Kembali Menjadi Oposisi di Periode 2014-2019

Pada Pileg 2014, partai Gerindra memiliki modal suara yang cukup banyak, dengan memperoleh 14.760.371 suara atau 11,81 persen. Sehingga Gerindra kembali mengusung Prabowo Subianto, yang kali ini sebagai Capres berpasangan dengan Hatta Rajasa.

Namun, Prabowo kembali gagal dengan mendapat 62.576.444 suara atau 46,85 persen, dan harus mengakui keunggulan lawannya, yakni pasangan Jokowi- Jusuf Kalla, dengan perolehan suara 70.997.833, atau 53,15 persen.

Gerindra kemudian kembali memilih berada di luar kabinet pemerintahan. Sebagai oposisi, Gerindra menjadi partai yang cukup kritis terhadap pemerintahan Jokowi-JK.

5. Drama Pemilu 2019

Kemudian pada Pemilu 2019 yang diadakan secara serentak, Gerindra menduduki posisi kedua perolehan suara terbanyak, dan menempati 78 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat setelah meraih 17.594.839 suara (13,57%).

Meskipun begitu, Gerindra gagal mengantarkan Prabowo Subianto sebagai presiden. Yang secara bersamaan dengan Pileg, di pertarungan Pilpres 2019 Gerindra yang berkoalisi dengan PKS, PAN, dan partai Berkarya, mengusung Prabowo-Sandiaga sebagai Capres dan Cawapres.

Namun untuk kedua kalinya, langkah Prabowo menjadi presiden gagal, dengan meraih 68.650.239 suara atau 44,50 persen. sedangkan Jokowi-Ma’ruf memperoleh 85.607.362 suara atau 55,50 persen. Jokowi-Ma’ruf pun ditetapkan oleh KPU sebagai presiden dan wakil presiden terpili untuk periode 2019-2024.

Meski sempat terjadi sengketa, namun MK memutuskan menolak tuntutan pihak Prabowo-Sandiaga. Seiring dengan putusan MK Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah dapat menetapkan presiden terpilih.

Hasil putusan MK itu yang kemudian menjadi titik tolak meleburnya dua poros yang berseteru. Kedua kubu akhirnya melakukan rekonsiliasi politik, dan kini hubungan Gerindra dengan PDIP terlihat mesra, menimbulkan spekulasi merapatnya Gerindra ke barisan pemerintahan.

Partai berideologi nasionalis, yang mendapat suara tertinggi kedua pada pemilu April 2019 lalu itu, diisukan masuk barisan partai pendukung Jokowi. Isu itu kian santer setelah Gerindra mengajukan konsep-konsep pemerintahan ke Jokowi.

Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, jika konsep-konsep yang diajukan Prabowo Subianto diterima oleh Jokowi, partainya siap memperkuat pemerintahan. Namun, jika tidak, Gerindra akan tetap berada di luar.

Jika benar, siapakah nama yang bakal disodorkan Gerindra menjadi menteri?

Sumber detikcom 

Topik Berita

Baca Juga

Back to top button
Close