Soal SPDP, KPK Anggap Imam Nahrawi Pura-pura Tak Tahu
Abadikini.com, JAKARTA – Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarief menyampaikan bahwa surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) terhadap status tersangka Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi telah dikirim sejak minggu lalu.
Hal itu disampaikan Laode untuk membantah pernyataan Imam Nahrawi yang mengklaim baru tahu statusnya sebagai tersangka lewat konferensi pers yang digelar KPK pada Rabu (18/9/2019) kemarin.
Menurutnya, prosedur penerbitan SPDP itu harus dilakukan KPK kepada Imam Nahrawi yang berstatus sebagai tersangka dalam kasus suap dana hibah Kemenpora kepada KONI.
“Jadi, saya juga ingin mengklarifikasi dari pernyataan Menpora (Imam Nahrawi) bahwa dia baru mengetahui kemarin, saya pikir itu salah. Karena kami sudah kirimkan, kalau kami menetapkan status tersangka seseorang itu ada kewajiban dari KPK untuk menyampaikan surat kepada beliau,” kata Laode di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (19/9/2019) dikutip daru Suara.
Laode pun belum dapat menyampaikan kapan Imam akan diperiksa dalam statusnya sebagai tersangka. Menurutnya, semua itu menunggu penyidik KPK. Lantaran dalam waktu penyelidikan Imam tak pernah hadir dalam pemanggilan keterangan di KPK.
“Saya kurang tahu tetapi kemarin sudah, saya yakin penyidik sudah memanggilnya lagi karena beliau sudah beberapa kali ya tidak datang,” ujar Laode.
Diketahui, Imam Nahrawi resmi menyandang status tersangka dalam kasus suap dana hibah Kemenpora kepada KONI tahun 2018.
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menjelaskan Imam Nahrawi sejak periode 2014 sampai 2018 bersama Miftahul Ulum asisten pribadinya meminta sejumlah uang yang mencapai Rp 14,7 miliar.
Dalam rentan waktu tersebut, Imam dan asprinya kembali meminta uang yang sebesar Rp 11,8 miliar.
“Sehingga total dugaan penerimaan Rp 26,5 miliar diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh pihak KONI kepada Kemenpora tahun 2018,” ujar Alexander di Gedung KPK, kemarin.
Dalam kasus ini, Menpora Nahrawi dan asprinya disangkakan dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) ke – 1 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
