Bagi Indef, Kinerja Menteri BUMN Rini Soemarno Dinilai Buruk
Abadikini.com, JAKARTA- Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengkritik kinerja Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno. Menurutnya, sejumlah perusahaan pelat merah di bawah Rini tersebut menyimpan pelbagai `penyakit` namun tak juga bisa diatasi.
Ia pun menjabarkan sejumlah masalah yang mendera BUMN. Mulai dari kerugian, dugaan korupsi, hingga persoalan pelayanan publik yang mengecewakan.
Misalnya, seperti dilansir law-justice.co, kerugian yang terjadi di Krakatau Steel yang sempat mengagetkan publik. Pasalnya, perusahaan baja nasional ini harus merampingkan pegawai hingga ribuan di saat infrastruktur yang mempercepat jalur distribusi gencar dilakukan pemerintah.
Sementara Garuda diduga melakukan rekayasa keuangan agar tetap dianggap untung. Di satu sisi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat Angkasa Pura II terkait dugaan suap.
Belum semua masalah itu selesai, publik dikejutkan dengan pelayanan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Di mana pada Minggu (4/8/2019) terjadi pemadaman di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten dengan durasi yang lama.
“Kalau misalnya BUMN yang `sakit-sakit` ini tidak ada perubahan, otomatis tidak ada prestasi dari Bu Rini Soemarno,” ungkap ekonom Indef Tahud Ahmad di Jakarta Pusat pada Rabu (7/8/2019) seperti dilansir dari law-justice.co
Jika tidak mampu, maka kinerja Rini gagal mengubah BUMN menjadi lebih baik. Apalagi selama ini memang belum ada prestasi menonjol di BUMN yang layak dibanggakan.
“Ya memang ada holding segala macem, tapi kinerjanya tidak terlalu terlihat. Saya lihat memang harus ada perubahan,” kata dia lagi.
Ditambah, sambung Tauhid, Rini Soemarno juga mengalami masalah dengan DPR. Komisi VI DPR melakukan boikot terhadap Menteri Rini, sehingga pengawasan dewan tidak berjalan baik.
“Itu saja indikasi, kalau ada kasus ya harusnya bisa diperbaiki bersama, itu kan dalam rangka proses pengawasan,” tuturnya.
“Kalau misal indikator kinerja Rini tidak tercapai, ya harus diganti,” tutup Tauhid.
