Jokowi Tegaskan Para Menteri Tak Bikin Kebijakan Baru
Abadikini.com, JAKARTA – Jelang berakhirnya Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode pertama, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menegaskan bahwa Jokowi tak ingin ada kebijakan baru. Para menteri juga diminta untuk tidak melakukan pergantian direktur jenderal dalam struktur kementerian.
Hal itu diungkapkan Moeldoko usai rapat terbatas mengenai pemindahan ibu kota bersama Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/8).
“Iya, ada arahan seperti itu waktu sidang kabinet. Para menteri diimbau dan diminta untuk tidak mengeluarkan kebijakan strategis dan penempatan atau pergantian jabatan atau posisi tertentu. Intinya, dua poin itu sampai Oktober ini,” ujarnya.
Larangan itu diberikan lantaran masa pemerintahan Kabinet Kerja sudah akan berakhir. Sementara, pada Oktober nanti, Jokowi selaku presiden terpilih akan dilantik dan membentuk susunan kabinet baru.
“Ini kan saat-saat kritis ya. Relatif tinggal beberapa bulan. Jadi, jangan sampai nanti punya beban ke depan. Itu saja sebenarnya,” katanya.
Di sisi lain, ia mengungkapkan mantan gubernur DKI Jakarta itu juga memberi instruksi kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno agar tak melakukan pergantian jabatan direksi perusahaan pelat merah.
“Bukan hanya kepada Ibu Rini, tapi kepada semuanya. Semua menteri tidak boleh lagi mengganti pada level tertentu. Ini sudah perintah presiden, jangan diartikan yang lain,” tekannya.
Senada, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara juga membenarkan instruksi Jokowi itu. “Misal nanti kalau kami mau buat satelit berikutnya, jangan diputuskan dulu. Tapi kan memang keputusan strategis ada di keputusan presiden,” jelasnya.
Rudiantara mengaku sepakat dengan perintah dari Jokowi itu. Sebab, hal ini merupakan instruksi yang wajar.
“Ini wajar untuk memberikan ruang kepada siapapun menteri baru, anggota kabinet baru. Anggota kabinet baru harus diberikan karpet merah,” tandasnya.
