Komisi I DPR Panggil Rudiantara Soal Umrah Digital Tokopedia
Abadikini.com, JAKARTA – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat RI Senin (22/7/2019) memanggil Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara terkait pengembangan Umrah Digital Enterprise. Pengembangan ini melibatkan Tokopedia dan Traveloka dalam kerja sama antara Indonesia dan Arab Saudi.
Anggota Komisi I DPR Arwani Thomafi mengatakan keterlibatan Tokopedia dan Traveloka dalam penyelenggaraan ibadah umrah menimbulkan polemik di masyarakat. Oleh karena itu, Rudiantara dipanggil ke DPR untuk menjelaskan keterlibatan Traveloka dan Tokopedia.
“Iya, Menkominfo (hari ini) dijadwalkan rapat kerja dengan Komisi I DPR. Jam 14.00 WIB. Salah satu agenda nya soal umrah digital. Untuk minta penjelasan apa yang sebenarnya terjadi,” kata Arwani seperti dikutip Abadikini dari laman CNN, Senin (22/7/2019).
Arwani mengatakan sesungguhnya keterlibatan pihak manapun dalam penyelenggaraan ibadah umrah harus merujuk pada UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggraan Ibadah Haji dan Umroh.
“Di pasal 86 ayat (2) UU No 8 Tahun 2019 menyebutkan penyelenggaraan ibadah umrah dilakukan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU),” ujar Arwani.
Lebih lanjut, Arwani mengatakan DPR telah menangkap keresahan para PPIU atas fasilitasi bisnis terhadap dua unicorn, Traveloka dan Tokopedia. Arwani mengatakan jangan sampai keberadaan dua unicorn ini justru melahirkan disharmoni bagi para pelaku PPIU.
“Proses dan tahapan yang dilakukan PPIU berliku dan melalui proses yang tidak mudah,” katanya.
Arwani menjelaskan apabila pengembangan Umrah Digital Enterprise oleh Tokopedia dan Traveloka melalui skema Goverment to Goverment (G to G), pada pasal 86 ayat 4 UU No.8 Tahun 2019 dijelaskan pemerintah dapat menjadi PPIU apabila terdapat keadaan luar biasa atau kondisi darurat.
“Pertanyaannya, apakah saat ini dalam kondisi darurat,” kata Arwani.
Arwani mengatakan apabila keberadaan dua unicorn tersebut sebagai dampak disrupsi dalam PPIU, pemerintah seharusnya terlebih dahulu menyiapkan regulasi dan mengajak duduk bersama seluruh pemangku kebijakan.
“Jangan sampai rencana fasilitasi pemerintah justru menimbulkan sikap tidak adil yang dirasakan oleh PPIU,” ujarnya.
