PKB Minta Tambah Menteri, Golkar Sebut Nanti Ada yang Tak Kebagian
Abadikini.com, JAKARTA – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ingin menambah jatah kursi menteri di kabinet Joko Widodo (Jokowi) periode 2019-2024. PKB sendiri sudah menempatkan empat kadernya di kabinet Jokowi pada periode sebelumnya yaitu Menristekdikti M Nasir, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Pembangunan Desa Eko Putro S, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.
Partai Golkar mengatakan penentuan nama menteri adalah hak prerogatif Presiden Jokowi. Meski demikian, Partai Golkar mengatakan jika PKB meminta banyak jatah maka partai lainnya beresiko tidak mendapatkan kursi menteri.
“Jabatan menteri kan tidak semua dari unsur parpol. Kalau PKB minta jatah banyak kan nanti banyak yang nggak kebagian. Kurang tepatlah kalau presiden didesak-desak minta jatah-jatahan begitu di publik,” kata Ketua DPP Partai Golkar Andi Sinulingga kepada detikcom seperti dilansir Abadikini, Rabu (17/7/2019) malam.
Andi meyakini Jokowi akan objektif dalam menentukan menterinya. Dia menyerahkan sepenuhnya nama menteri kepada Jokowi.
“Pak Jokowi bisa melihat dengan objektif atas posisi menteri diberikan kepada siapa,” sebutnya.
Andi menegaskan kader partainya siap bila diminta menjadi menteri. Pihaknya telah menyiapkan kader terbaik untuk dipilih menjadi menteri.
“Kader-kader Golkar siap saja berapa saja yang dibutuhkan untuk membantu Pak Jokowi untuk mensukseskan pemerintahan beliau 5 tahun ke depan,” ujar Andi.
Sebelumnya, PKB ingin jatah kursi menteri untuk mereka bertambah di kabinet Joko Widodo (Jokowi) periode 2019-2024. Menurut PKB, rugi jika mereka mendapatkan jumlah kursi menteri yang sama seperti periode ini.
“Mudah-mudahan PKB lebih beruntung. Artinya, kalau kemarin dapat katakanlah empat, besok nambah, itu beruntung. Kalau sama-sama saja, ibarat usaha masih rugi. Tapi kalau berkurang, itu celaka,” kata Ketua DPP PKB Jazilul Fawaid di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (17/7).
Jazilul menjelaskan PKB memang menargetkan tambahan kursi di sejumlah posisi strategis. Ia mengatakan hal ini demi mengakomodasi kepentingan konstituen PKB.
“PKB tentu ingin memastikan kepada konstituennya bahwa 2019 ini selain ada kenaikan kursi yang signifikan, juga katakanlah mendapat posisi strategis dan tambahan. Itu yang diharapkan,” ucapnya.
