PSI Lempar Isu Politik Uang Pemilihan Wagub DKI, DPRD Minta Bukti
Abadikini.com, JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta menyebut proses pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta ‘rawan’. PSI mengaku mendengar kabar ada dugaan politik uang dalam pemilihan wagub pengganti Sandiaga Uno itu.
“PSI Jakarta menilai bahwa proses pemilihan Wagub DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno yang sedang berjalan ini sangat rawan akan timbulnya politik transaksional di belakang layar,” kata Wakil Ketua DPW PSI DKI, Rian Ernest dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Senin (15/7/2019).
Siang tadi, Rian bersama sejumlah pengurus PSI lainnya menggelar jumpa pers khusus mengenai rumor politik uang dalam pemilihan Wagub DKI ini. Jumpa pers digelar di kantor DPP PSI di Jl Wachid Hasyim, Tanah Abang.
“Hingga terdengar kabar bahwa ada serangkaian persekongkolan dalam menentukan syarat kuorum pada rapat pemilihan Wagub DKI Jakarta yang harus dibayar dengan nilai uang tertentu,” kata Rian.
PSI DKI meminta KPK ikut andil dalam pemilihan Wagub DKI. Pemantauan yang dilakukan KPK, dinilai PSI bisa mencegah terjadinya jual-beli jabatan di lingkungan Pemprov DKI.
“Berdasarkan rumor tersebut, PSI Jakarta meminta tim dari KPK untuk mulai melakukan pemantauan demi mencegah terjadinya tindakan jual-beli jabatan dalam proses pemilihan wagub DKI Jakarta ini,” terang Rian.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Abdul Ghoni menilai wajar ada pihak yang menyebar isu bagi-bagi uang terkait pemilihan wagub DKI. Namun, dia meminta dugaan tersebut dibuktikan.
“Kalau saya begini. Itu sah bicara, tapi kan harus dibuktikan. Di Jakarta ada perangkat hukum. Ada indikasi seperti itu, harusnya kan ada buktinya,” jelas Abdul saat dimintai konfirmasi terpisah.
Abdul menuturkan bahwa hari ini seharusnya memang dijadwalkan rapat pengesahan tata tertib (tatib) pemilihan Wagub DKI, namun batal. Dia menekankan pembatalan rapat tersebut bukan karena adanya transaksi uang.
“Sekarang kan harusnya ada rapimgab tata tertib, tapi tidak terlaksana karana Pak Pras (Ketua DPRD DKI) dipanggil ke Istana. Harusnya kan pimpinan datang untuk pengesahan tatib sendiri,” tuturnya.
Dia sendiri menegaskan tak ada bagi-bagi uang dalam proses pemilihan wagub pengganti Sandiaga, termasuk ke Fraksi Gerindra.
“Isu bagi-bagi uang nggak ada. (Fraksi Gerindra dan Pansus Wagub DKI) nggak ada (bagi-bagi uang),” tegas Abdul.
