Golkar Bantah Nonaktifkan 10 Ketua DPD Tingkat II karena Dukung Bamsoet
Abadikini.com, JAKARTA – Partai Golkar membantah ihwal dinonaktifkannya 10 ketua DPD tingkat II akibat mendukung Bambang Soesatyo (Bamsoet) maju sebagai calon ketua umum Partai Golkar.
Wakil Sekjen DPP Golkar Dave Laksono mengatakan, kabar yang sempat dikonfirmasi melalui Inisiator pertemuan DPD I Partai Golkar untuk mempercepat Munas Azis Samual itu tidak benar.
“Enggak benar, itu hanya alasan yang mereka gunakan untuk menutupi kesalahan mereka dalam menjalankan roda organisasi,” kata Dave kepada wartawan, Rabu (10/7/2019).
Sebelumnya beredar kabar ada sebanyak 10 ketua DPD tingkat II yang dinonaktifkan DPP Partai Golkar. Di antaranya ialah Ketua DPD Kota Ambon, Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Tual, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Buru Selatan.
Dave menuturkan, dinonaktifkannya mereka karena melalukan sejumlah pelanggaran bukan karena mendukung Bamsoet.
“Ada sejumlah pelanggaran yang dilakukan, khususnya soal keuangan partai dan kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan garis komando partai,” tegas Dave.
Sebelumnya, Inisiator pertemuan DPD I Partai Golkar untuk mempercepat Munas, Azis Samual membenarkan ihwal kabar dinonakatifkannya sejumlah ketua DPD tingkat II pada Selasa (9/7/2019). Ia menilai penonaktifan tersebut tidak sah karena tanpa kehadiran Ketua dan sekretaris DPD.
“Itu benar. Rapat pleno jam 14.00 waktu Ambon. Rapat pleno ya sebenarnya tidak sah karena tidak dihadiri Ketua DPD dan sekretaris DPD. Jadi itu wakil DPD yang pimpin rapat bidang koordinasi kalau nggak salah,” kata Azis.
Azis juga tak menampik jika dukungan kepada Bamsoet dari 10 ketua DPD tingkat II menjadi alasan mereka dinonaktifkan.
“Berhubungan erat karena 10 DPD yang mendukung Bamsoet itu mereka itu. Lalu itu arahan dari DPP. Menurut info yang kami dapat itu arahan dari saudara Melkias Mekeng untuk menonaktifkan,” kata Azis.
“Jadi itu kan cara yang tidak benar melanggar AD/ART karena Bamsoet kan juga kader terbaik. Airlangga juga kader terbaik. Beri ruang lah ke mereka untuk bertarung di Munas. Kan mereka punya pendukung masing-masing,” sambungnya.
