Gubernur Nurdin Abdullah Dorong Zonasi Nilai Tanah di Sulsel
Abadikini.com, MAKASSAR – Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (NA) mendorong, nilai zonasi nilai tanah di Sulsel. Hal tersebut disampaikan pada acara Rapat Kerja (Raker) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulsel, di Hotel The Rindra, Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar, Senin (8/7).
Nurdin Abdullah mengatakan, rapat kerja daerah BPN Provinsi Sulsel ini untuk mengevaluasi kinerja semester pertama jadi masih ada 5 juta tanah kita yang belum terdaftar.
Tentu ini kalau kita bareng-bareng bersama-sama Insyaallah akan kita selesaikan tepat waktu, yang kedua yang menarik adalah peta zona nilai ini yang harus juga kita kelaborasi.
“Saya pikir ini bisa kita selesaikan maka mulai dari Kabupaten Kota sampai provinsi itu akan mendapatkan nilai tambah yang sangat luar biasa pada transaksi, jadi orang tidak bisa lagi seenaknya menyebut nilai karena sudah ada zona nilai tanahnya. Oleh karena itu makanya kita berkelaborasi dengan BPN Provinsi maupun kabupaten kota,” jelas alumni Fakultas Kehutanan Unhas Makassar ini.
Olehnya itu Nurdin Abdullah berharap seluruh bupati dan walikota ikut berpartisipasi dalam mewujudkan percepatan penyelesaian masalah di pertanahan dan Pemprov Sulsel akan
menganggarkan di APBD kita supaya ini bisa tuntas cepat karena ini juga untuk kepentingan daerah.
“Saya yakin dan percaya apa yang menjadi langkah-langkah Kanwil BPN ini dan seluruh jajaran Insyaallah akan memberikan support untuk peningkatan pendapatan daerah Sulawesi Selatan,” jelas Nurdin Abdullah.
Gubernur Sulsel Buka Raker Kantor Wilayah BPN
Nurdin Abdullah mengaku, panggilan untuk menghadiri acara Badan Pertanahan Nasional merupakan hal yang sangat ditunggu-tunggu.
“Saya kalau BPN yang memanggil saya harus undur kegiatan yang lain, dan saya apresiasi Kepala Kanwil BPN yang memiliki inovasi-inovasi,” kata Nurdin Abdullah dalam sambutannya.
Olehnya itu, Nurdin Abdullah mengapresiasi seluruh BPN se-Sulsel karena sudah mau berkelaborasi dengan BPN Provinsi Sulsel dalam menyelesaikan masalah pertanahan.
“Saya apresiasi kepala BPN Wajo, dan BPN se-Sulawesi Selatan sudah mau berkolaborasi dan kita harus mendorong percepatan di Sulsel, karena Sulsel ini adalah model dari seluruh Indonesia bagian timur,” jelas Bupati Bantaeng 2008-2018 ini.
Demi mendorong percepatan pembangunan dan penyelesaian soal pertanahan di Sulsel, Pemprov Sulsel sudah menyediakan anggaran pada tahun 2020.
“Bagi kami kalau soal anggaran kita sudah siapakah. Kami sudah menyampaikan kepada pemerintah kabupaten kota tahun 2020 kita siapakah semua mengenai anggaran. Provinsi Sulawesi Selatan pasti bisa,” kata Sekjen Apkasi Indonesia itu.
Selain itu, Nurdin Abdullah juga menyampaikan agar semua pihak ikut andil dalam penyelesaian masalah aset milik Pemprov Sulsel.
“Saya memohon kepada kita semua agar semua aset-aset Pemprov ini bisa diselesaikan,” pungkasnya.
