Novel Setuju Rekonsiliasi Jokowi-Prabowo Bahas Kepulangan Habib Rizieq
Abadikini.com, JAKARTA Persaudaraan Alumni (PA) 212 setuju dengan pandangan usulan mantan Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, tentang rekonsiliasi Prabowo dan Jokowi dimanfaatkan untuk membawa pulang Habib Rizieq Sihab ke Indonesia.
Ketua Media Center PA 212, Novel Bamukmin mengatakan sangat setuju dengan usulan dari Dhanil, menurutnya logis dan realistis berbicara tentang kemanusiaan warga negara.
“Apa yang disampaikan Dahnil Anzar saya setuju dan itu sangat logis dan realistis berbicara tentang kemanusiaan yang setiap warga negara Indonesia berhak atas kemerdekaan dirinya masing-masing di negara yang Berketuhanan Yang Maha Esa ini,” kata Novel kepada wartawan, Sabtu (6/7/2019).
Pasalnya kata Novel, masalah kepulangan Rizieq bukan masalah kelompok atau perseorangan. Menurutnya, banyak ulama, tokoh, dan aktivis yang jadi korban kriminalisasi.
“Karena korban kriminalisasi bukan HRS saja, akan tetapi banyak ulama, tokoh, dan aktivis yang merupakan wakil-wakil rakyat yang menyuarakan aspirasi rakyat sehingga membebaskan mereka dari kriminalisasi sama juga membebaskan negara Indonesia ini dari cengkeraman penjajah,” tuturnya.
Namun, terkait rencana rekonsiliasi antara Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo, Novel mengatakan Rizieq belum tentu setuju. Dia mengatakan para ulama akan bermusyawarah terlebih dahulu soal rekonsiliasi Jokowi-Prabowo.
“Permasalahan ini harus dimusyawarahkan antara Prabowo-Sandi dengan ulama, tokoh, dan aktivis perwakilan Alumni 212 serta simpatisannya agar terpenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat yang telah memberikan hak suaranya kepada 02,” tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, adalah Dahnil yang melemparkan wacana rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo dimanfaatkan untuk membawa pulang Rizieq.
“Ini pandangan pribadi saya, bila narasi rekonsiliasi politik mau digunakan, agaknya yang paling tepat beri kesempatan kepada HABIB RIZIEQ kembali ke Indonesia,” tulis Dahnil dalam akun Twitter-nya, Jumat (5/7).
Terkait hal ini, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan rekonsiliasi dilakukan untuk membicarakan masalah bangsa dan negara. Bukan perseorangan. Moeldoko juga sebelumnya menilai rekonsiliasi tak lagi menjadi agenda prioritas Jokowi. Meski mendukung rekonsiliasi, dia khawatir langkah tersebut justru dijadikan ajang untuk menegosiasikan kepentingan kelompok tertentu.
“Kita bicaranya sekali lagi bicara negara, sepanjang itu hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan negara, national interest harus berpikir lebih panjang, jangan terjebak pemikiran pragmatis, nanti menjadi mengganggu sistem negara ini,” kata Moeldoko di Kantor Staf Kepresidenan, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Jumat, (5/7) seperti dilansir Abadikini dari Detik.
