Cak Imin Sebut Gerindra dan PKS Pertahankan Jadi Oposisi Aja
Abadikini.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan sebaiknya Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap menjadi kubu oposisi di luar pemerintahan.
Pernyataan Imin merespons wacana bergabungnya Gerindra dan PKS ke dalam koalisi Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebagai bentuk rekonsiliasi.
“Menyangkut koalisi, Indonesia perlu oposisi. Jadi oposisi itu perlu ada dan kalau bisa Gerindra dan PKS mempertahankan itu,” kata Imin saat ditemui di kediaman Ma’ruf di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2019).
Menurutnya, Gerindra dan PKS harus menjaga energi oposisi agar bisa mengimbangi dan mengkritisi pemerintahan Jokowi ke depan seperti dikutip dari CNN.
Lebih lanjut, Imin enggan berbicara soal posisi Demokrat dan PAN yang juga diisukan masuk koalisi Jokowi usai Prabowo-Sandi gagal di Pilpres 2019.
Wakil Ketua MPR RI itu menyebut partai-partai Koalisi Indonesia Kerja belum sepakat membuka pintu bagi dua partai tersebut.
“Masih berbeda-beda, ada yang setuju ada yang enggak setuju. PKB sebenarnya setuju, tapi enggak bisa maksain kalau koalisi enggak setuju,” tuturnya.
Sebelumnya, anggota Dewan Penasihat DPP Gerindra Muhammad Syafii mengklaim sejumlah kader partainya tetap ingin menjadi oposisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin kelak.
Politikus PKS Fahri Hamzah pun mengatakan dalam sistem presidensial, sejatinya seluruh partai politik di parlemen merupakan oposisi pemerintah. Dia pun meminta Jokowi tak perlu merasa lemah lantaran tidak berkoalisi dengan banyak partai.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Eriko Sotarduga mengatakan partai yang semula tak mendukung Jokowi pada Pilpres 2019 tak seharusnya bergabung dalam koalisi pemerintahan Jokowi periode 2019-2024.
Menurutnya, tak semua partai harus berada dalam pemerintahan. Hal serupa juga pernah dilakukan PDIP kala Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai presiden selama dua periode.
Ketika itu PDIP menjadi partai oposisi dan selalu berada di luar pemerintahan selama 10 tahun. Berkaca dari pengalaman itu, Eriko berkata, menjadi oposisi bukan hal buruk dalam demokrasi.
