PPP Kurang Sreg Jika NU Dapat Posisi Menteri
Abadikini.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menilai tak masalah bila elemen Nahdlatul Ulama (NU) meminta jatah menteri tambahan di kabinet Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Namun, Arsul mengingatkan NU sejatinya sudah punya posisi terhormat dalam pemerintahan mendatang.
“NU kan sudah mendapatkan kehormatan yang luar biasa, bukan lagi masuk kabinet, pemimpin tertingginya sudah jadi wapres,” kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Senin, 24 Juni 2019.
Arsul menganggap wajar bila NU meminta jatah atau tambahan posisi menteri. Setiap elemen masyarakat pendukung Jokowi pasti ingin berusaha menempatkan kadernya dalam struktur pemerintahan. Yang jelas, keputusan pos mana yang bakal diisi kader NU ada di tangan Jokowi.
“Tentu nanti Pak Jokowi yang akan bicara dengan para petinggi NU. Tapi saya kira Pak Jokowi akan mempertimbangkan semua elemen masyarakat,” ujarnya.
Sebelumnya, Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Miftahul Achyar tak menampik sudah ada pembahasan soal menteri dengan Presiden Jokowi. Ia pun mengaku sudah menyiapkan kadernya bila diminta menjadi menteri Jokowi periode mendatang. Miftahul Ahyar juga berharap NU mendapat pos menteri yang strategis.
“Sebetulnya, kalau siap sejak dulu, siap. Cuma geraknya ini yang jadi kalau persiapan itu sebetulnya banyak kader itu, tapi kapan maju jalannya kan gitu. Hanya siap, enggak maju-maju,” kata Miftahul Ahyar di acara halalbihalal di Jakarta, Minggu, 23 Juni 2019.
Sejumlah nama dari kalangan NU disebut berpeluang menjabat menteri di kabinet Jokowi pada periode berikutnya. Mereka yakni Ketua PP Muslimat NU, Zannuba Ariffah Chafsoh alias Yenny Wahid, mantan Ketua Umum Fatayat NU, Ida Fauziyah, serta Ketua Umum PP GP Ansor (salah satu Badan Otonom NU), Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut.
