Nurdin Abdullah bersama Kepala Balai Besar Jalan Nasional Bahas Jalur Penghubung 3 Daerah
Abadikini.com, MAKASSAR – Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah fokus membahas perencanaan pembangunan jalan poros di tiga daerah bersama Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XIII Makassar, Miftachul Munir di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (19/6/2019).
Jalan poros penghubung Kota Makassar – Sungguminasa Gowa dan penghubung antara Takalar dengan Jeneponto. Jalan tersebut sepanjang 85.24 kilometer.
Untuk anggaran jalan penghubung tiga daerah tersebut membutuhkan anggaran sebesar Rp 852 miliar.
“Kita harus mendorong ini percepatan pembangunan. Kasian orang lewat dengan kecepatan tinggi tiba-tiba ada lubang di tikungan tajam, untung kalau jalan lurus bisa dilihat,” kata Prof Nurdin Abdullah saat menerima Balai Jalan Nasional, di kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urin Sumoharjo Makassar, Rabu (19/6/2019).
Sebelumnya, Gubernur Sulsel sudah membahayakan bersama Menteri PURP RI, Basuki Hadimuljono menerima Gubernur Sulsel yang didampingi Prof. Rudy Djamaluddin, di Ruang Kerja Menteri PUPR.
Kementrian PUPR RI sendiri antusias menyambut program percepatan pembangunan infrastruktur untuk Sulsel didukung dengan kehadiran seluruh Dirjen serta Sekjen yakni Dirjen Bina Marga, Dirjen SDA, Dirjen Cipta Karya, Dirjen Bina Konstruksi dan Sekjen PUPR RI.
Pada kesempatan tersebut, Menteri PUPR RI, Basuki Hadimuljono meminta, Gubernur Sulsel dan tim untuk memberikan masukan mengenai kebutuhan dan rencana pembangunan di 24 kabupaten kota se-Sulsel.
“Tolong pak Gubernur apa yang bisa diberikan masukan untuk program dari Gubernur Sulsel,” kata Basuki Hadimuljono, kepada Gubernur Sulsel dan tim, di Gedung Kementrian PUPR RI, Jakarta Pusat, Selasa 11 Juni 2019 kemarin.
Lebih lanjut, Basuki menjelaskan mengenai kebutuhan anggaran untuk Sulsel sendiri akan disediakan sebanyak Rp 1,5 triliun. Adapun anggaran untuk satuan III untuk Bina Marga Sulsel sebanyak Rp. 1 triliun. Sedangkan untuk satuan III SDA sebanyak Rp. 500 miliar, jumlah keseluruhan anggaran yakni RP. 1,5 triliun. Untuk diketahui anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Terpisah, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah sendiri menyampaikan semua program prioritas di 24 kabupaten kota se-Sulsel kepada Menteri PUPR RI. Penyampaian tersebut masing-masing program Binas Marga dan SDA Pemprov Sulsel.
Program Binas Marga Sulsel
Melalui tangan dingin mantan Bupati Bantaeng 2008-2018 ini, Binas Marga Sulsel sendiri menyusun program prioritas infrastruktur jalan Ruas Luwu-Seko, kemudian Seko-Sigi dan Seko-Mamuju.
“Kita berharap bahwa tidak hanya sampai Seko tetapi kita harapkan akan menjadi segitiga emas, nanti akan menghubungkan antara Sulawesi Tengah melalui Kabupaten Sigi dan yang kedua ke Sulawesi Barat melalui Mamuju,” kata Prof Nurdin Abdullah belum lama ini.
Begitu pula, untuk ruas jalan dari Bua menuju Rantepao. Jalan tersebut direncanakan akan menjadi dua jalur dengan 4 lajur. “Ini untuk akses destinasi wisata Toraja dan mendukung pengembangan wilayah regional Luwu,” tambah mantan Sekjen Apkasi Indonesia itu, saat dihubungi melalui telepon, Rabu 12 Juni 2019.
Lebih lanjutnya, pemerintah provinsi menawarkan untuk pembangunan pedestarian disetiap jalan nasional penghubung antara kabupaten kota di Sulsel. Hal ini disambut positif Basuki sebab, perbaikan pedestarian sangat dibutuhkan demi kenyamanan bagi pejalan kaki.
Program SDA Sulsel
Untuk mendukung peningkatan produksi pertanian Sulsel Nurdin Abdullah menyampaikan perlunya untuk memaksimalkan sistem irigasi dengan malalui rehabilitasi saluran irigasi yang sudah ada, agar dapat dianggarkan melalui pemerintah pusat.
“Sudah disampaikan untuk rehabilitasi peningkatan fungsional untuk bendungan di Sulsel. Termasuk perampungan jaringan irigasi bendungan Balaiase Luwu Utara,” kata alumnus Unhas Makassar itu.
Program Cipta Karya Sulsel
Kebutuhan akan sarana air bersih juga akan dikembangkan dengan pemanfaatan SPAM di Bili-bili Gowa dengan pengembangan jaringan distribusi.
Pada kesempatan itu juga Prof Nurdin Abdullah menyampaikan program Michi No Eki yang akan dibangun atas kerjasama Sulsel dengan Jepang.
Menanggapi hal tersebut, Menteri PUPR RI, Basuki mengaku, ada kemiripan antara program Michi No Eki dengan program Agropolitan yang sudah di tetapkan di Kecamatan Dukun, Magelang.
Lebih jauh, Pemprov Sulsel juga menyampaikan kepada Menteri PUPR RI bila saat ini sudah ada gagasan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) alternatif.
Karena, sebelum-sebelumnya pengelolaan TPA sendiri masih secara tradisional, dengan konsep baru ini diyakini lebih berwawasan serta hasil pengolahan dari sampah tersebut akan menjadi bahan konstruksi. “Sulsel mengusulkan untuk metode Waste to Energi sebagai alternatif pengelolaan TPA,” singkatnya. (#)
