Ketua Komisi II ke Effendi Gazali: Setop Cari Kambing Hitam KPPS Wafat
Abadikini.com, JAKARTA – Sebagai pengaju gugatan uji materi yang menggolkan Pemilu serentak 2019 via MK, Effendi Gazali heran dengan KPU yang tak mengantisipasi kelelahan maut anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Kelelahan yang merenggut nyawa ratusan petugas KPPS itu seharusnya bisa dideteksi KPU sejak simulasi. Namun Ketua Komisi II DPR tak setuju.
Effendi Gazali dalam tulisannya berjudul ‘Pemilu dan Penghancuran Peradaban’ menilai, seharusnya KPU bisa mendeteksi risiko kelelahan yang bakal diderita anggota KPPS. Namun itu tak dilakukan KPU.
“Dan aneh bin ajaib, KPU seperti tidak melaporkan gejala kelelahan akut yang sampai mengakibatkan kematian pada anggota KPPS dalam simulasi di 300 TPS! Jika simulasinya benar dengan ilmu dan metodologi ilmiah yang benar, maka sebagai antisipasi bisa disiapkan-misalnya- satu unit tenaga medis untuk sepuluh TPS,” kata Effendi dalam tulisan yang terbit di detikcom Senin (6/5/2019) kemarin.
Effendi juga mengkritik DPR yang studi banding ke luar negeri tapi pulang tanpa membawa usulan electronic voting. DPR juga dinilainya tak bisa memprediksi beratnya tugas KPPS bila Pileg dan Pilpres digelar serentak. Dia juga menyoroti efek merusak dari media sosial yang brutal.
Ketua Komisi II Zainudin Amali menanggapi. Dia sudah membaca tulisan Effendi dan mengajak semua pihak untuk berhenti menyalahkan pihak lain soal ratusan petugas KPPS yang meninggal dunia itu.
“Apa yang sudah kita lalui itu sudah berjalan. Kita perbaiki apa yang kurang. Tidak usah mencari kambing hitam soal siapa yang salah,” kata Amali kepada wartawan, Selasa (7/5/2019).
Soal simulasi KPU yang dinilai Effendi seharusnya bisa mendeteksi potensi bahaya, Amali melihat simulasi pemungutan suara itu tak bisa membuat suasana sama persis dengan pemungutan suara 17 April 2019.
“Simulasi itu tidak bisa sama persis dengan kondisi sesungguhnya. Waktu itu simulasi dilakukan untuk mengetahui berapa waktu yang dibutuhkan untuk menggelar kegiatan pemungutan suara,” kata Amali.
Amali menolak untuk berdebat soal DPR yang juga dinilai Effendi tak membawa gagasan bagus sepulangnya dari studi banding di luar negeri. Lebih baik semua pihak mencari solusi ke depan supaya meninggalnya ratusan petugas KPPS tak terulang.
“Kalau kita berdebat panjang, kita tak akan menemukan solusinya. Pasti masing-masing akan saling membela diri,” kata dia.
Dia berpendapat Undang-Undang Pemilu, Pilkada, Parpol, dan paket undang-undang politik dibahas sejak awal, jauh sebelum penyelenggaraan Pemilu. Dengan begitu, persiapan untuk penyelenggaraan Pemilu bisa lebih matang.
Mantan komisioner KPU dan pendiri Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay, menjelaskan simulasi pemungutan suara yang dilakukan KPU sifatnya longgar sehingga beban kerja untuk KPPS tak terprediksi dengan jelas di simulasi itu.
“Simulasi itu tidak terlalu ketat dilakukan sehingga gambaran tentang betapa beratnya kerja yang diduga menjadi penyebab meninggal dunia itu tidak terlihat. Namun kesimpulannya, Pemilu kita memang berat. Banyak yang harus dikerjakan,” kata Hadar.
