Soal Bagi-bagi Kursi Jatah Menteri dari Adik Prabowo, Demokrat Seperti di Anak Tirikan
Abadikini.com, JAKARTA – Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi, menilai Partai Demokrat memang sangat tidak nyaman dengan pernyataan Hashim Djojohadikusumo mengenai jatah menteri untuk partai-partai koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Di mana, adik kandung Prabowo itu menyebut jatah untuk PAN sebanyak tujuh kursi, sedangkan PKS sebanyak enam kursi, dan Demokrat, masih dipertimbangkan. Pernyataan itu dinilai menimbulkan ketidaknyamanan di dalam koalisi, termasuk Demokrat.
“Apalagi kalau kita lihat pembicaraan, statement dari AHY kemudian statement dari Hinca (Sekjen Demokrat) itu kelihatan tidak bisa menutupi kekecewaan. Meskipun tadi disampaikan ya, kami misalnya fokus ke pileg. Itu kan bahasa kalau kita baca reading between the line, itu kelihatan kurang sreg dengan pernyataan Pak Hashim,” kata Burhanuddin, di Kantor Indikator, Jalan Cikini V Nomor 15A, Jakarta, Rabu (3/4/2019).
Justru, dia melanjutkan, model bagi-bagi jatah menteri di kabinet sebelum pemilu digelar adalah blunder. Sebab, cara seperti itu dianggap tidak strategis dibicarakan saat ini.
Apalagi, Burhanuddin melanjutkan, dengan tidak menyebut berapa jatah kursi untuk Demokrat. Karena dari PAN dan PKS, Partai Demokrat adalah yang paling besar suaranya.
“Bagaimana pun partai pendukung Prabowo itu Demokrat. PAN sendiri masih struggling lolos PT (parliamentery threshold) tapi disebut dapat tujuh menteri, PKS enam menteri. Tapi, bagaimanapun mengalienasikan Demokrat itu merugikan buat Pak Prabowo,” tutur Burhanuddin.
Apalagi saat ini, menurut dia, dari hampir semua survei, Prabowo-Sandi masih kalah dengan incumbent Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Dengan situasi seperti itu, soliditas partai pendukung harusnya bisa dipertahankan.
Burhanuddin mengatakan, butuh 100 persen komitmen dan perjuangan. Namun, dengan model bagi kursi jatah menteri, justru membuat suara terpecah dan Demokrat menjadi kurang antusias.
“Tadi saja (rilis survei Indikator) sebagian besar pembicaraan Hinca (sekjen Demokrat) bukan soal pilpres, itu yang saya sebut politicaly incorrect. Tapi, saya kira, pendukung Prabowo akan segera melakukan proses untuk meminimalisir kerusakan atau damage control. Mungkin nanti ada statement yang menunjukkan Demokrat tidak seperti yang disampaikan oleh Pak Hashim,” tuturnya.
