Bawaslu Akan Patroli Antipolitik Uang di Masa Tenang
Abadikini.com, JAKARTA – Bawaslu bakal melakukan patroli antipolitik uang, menyusul tertangkapnya anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Bowo Sidik Pangarso yang memanfaatkan duit suap untuk melakukan serangan fajar.
Anggota Bawaslu M. Afifuddin menyatakan bahwa sebenarnya rencana itu sudah cukup lama. Bahkan sebelum operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bowo dilakukan. Teknisnya nanti, patroli tersebut dilakukan pada masa-masa tenang di Pemilu 2019 ini. Melibatkan semua pengawas yang ada di Bawaslu provinsi di seluruh Indonesia.
”Para relawan pengawas pemilu, baik dari kampus maupun LSM (lembaga swadaya masyarakat, Red). Untuk menyosialisasikan ke masyarakat di tiap-tiap wilayah untuk menghindari politik uang,” ucapnya ketika ditemui Jawa Pos.
Dengan patroli tersebut peserta pemilu akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Pemilih juga akan berpikir dua kali untuk menerima uang di serangan fajar itu. ”Kami anggap itu sebagai praktik baik untuk menimbulkan ketakutan melakukan pelanggaran,” tuturnya.
Ketika ditanya apakah Bawaslu juga akan turun menangani kasus Bowo, Afif –sapaan Afifuddin– menolak dengan tegas. Dia menjelaskan, dikutip dari JPNN, Bawaslu hanya bisa bergerak berdasar dua landasan: temuan di lapangan dan laporan. Siapa yang memberi dan siapa yang menerima uang tersebut.
Dalam kasus Bowo, uang-uang itu belum diberikan kepada para pemilih. Karena itu, Bawaslu pun tidak bisa berbuat banyak. ”Dari sisi penegakan hukum, ya sementara hanya KPK yang bisa. Kami kan basisnya temuan,” terang Afif.
Karena itulah, satu-satunya yang bisa dilakukan Bawaslu ialah merumuskan pencegahan. Beberapa wilayah rawan pun sudah dipetakan Bawaslu. Dalam waktu dekat peta kerawanan tersebut disosialisasikan kepada masyarakat. Terutama wilayah yang dianggap memiliki potensi melanggar.
Secara terpisah, Polri juga bergerak menangkal serangan fajar yang bisa terjadi menjelang hari pencoblosan 17 April nanti. Yang dilakukan ialah menggiatkan pencegahan. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menjelaskan, salah satu cara untuk mencegah serangan fajar ialah meningkatkan patroli terpadu. Baik oleh Polri maupun TNI.
Polri juga menerima 30 laporan terkait dugaan serangan fajar. Laporan tersebut bisa berfungsi sebagai mitigasi serangan fajar. ”Dengan adanya laporan itu, kami tinggal membuktikannya,” terang jenderal bintang satu tersebut.
Namun, terkait serangan fajar, sebenarnya Polri lebih mengkhawatirkan pileg daripada pilpres. Pileg memiliki dimensi yang berbeda karena jumlah calon wakil rakyat yang sangat banyak. ”Pilpres hanya dua pasangan calon,” ujarnya.
Serangan fajar, ungkap Dedi, akan mudah terdeteksi bila masyarakat melapor. Karena itu, peran aktif masyarakat sangat diharapkan.
