Ramai-Ramai Gabung Garbi

Abadikini.com – Sekumpulan massa berkumpul di depan kantor DPW PKS Bali, Kota Denpasar. Aksi dilakukan akhir September tahun lalu. Mereka kecewa. Merasa difitnah lantaran dipecat dari partai tanpa alasan jelas.

Aksi itu dilakukan kader PKS Bali. Mereka difitnah menolak kehadiran Sohibul Iman selaku Presiden PKS. Tak hanya itu, para kader ini dikabarkan lebih mendukung Joko Widodo dibanding Prabowo untuk Pilpres 2019. Kabar burung ini dipakai sebagai landasan pemecatan sejumlah kader partai. Tanpa adanya upaya klarifikasi dari DPP PKS kepada pengurus di Bali.

Nyatanya konflik di tubuh PKS tidak hanya itu. Hampir di setiap daerah ada saja masalahnya. Penyelesaian konflik dengan berbagai pendekatan telah dilakukan. Perselisihan di Bali pun ingin diselesaikan secara kekeluargaan.

Dikutip Abadikini.com dari laman Rubrik Khusu Merdeka.com, Selasa (26/2/2019), Desakan untuk islah pun telah dilakukan. Hanya saja, DPP PKS menutup diri dari tiap ruang diskusi tersebut. Puncaknya terjadi pada pemecatan dilakukan pengurus pusat terhadap sejumlah pengurus di DPW Bali.

Kasus serupa juga dialami politisi kawakan PKS, Fahri Hamzah. Namun, Fahri tak tinggal diam. Dia justru melakukan perlawanan. Membawa kasus pemecatan sepihak ke meja hijau.

Belakangan muncul spekulasi tentang pemecatan sejumlah kader pengurus wilayah PKS. Pemecatan kader adalah upaya elit PKS membersihkan para loyalis Anis Matta. Mantan Presiden PKS yang memiliki pandangan berbeda terhadap roda politik organisasi.

Anis Matta dan Fahri Hamzah dianggap DPP sebagai kaum liberal partai. Pemberontak pimpinan karena memiliki pandangan berbeda dengan pengurus pusat.

Anis jadi penggagas lahirnya ide Arah Baru Indonesia (ABI). Sebuah gagasan yang berorientasi pada kebebasan berpikir dalam tubuh organisasi. Menyesuaikan sistem politik demokrasi di tubuh PKS. Sayangnya ide ini mendapat penolakan. Loyalis Anis perlahan dibersihkan karena dianggap mengganggu iklim politik internal partai.

Aksi politik DPW Bali jadi pemicu lahirnya Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) di Sulawesi Selatan. Sejumlah kader PKS itu berinisiatif untuk melakukan perlawanan. Caranya dengan mendirikan organisasi masyarakat. Meski secara gagasan, Garbi tak ada sangkut pautnya dengan PKS.

Sekretaris Garbi Bali, Achmad Khadafi mengatakan, Garbi merupakan gerakan Indonesia yang menjadi kekuatan kelima dunia. Berhubungan dengan geopolitik global. “Garbi itu ide yang futuristik, artinya ini ide untuk masa depan Indonesia, tidak ada kaitannya dengan konflik di PKS,” kata Khadafi kepada merdeka.com akhir pekan lalu.

Soal penggagasnya adalah Anis Matta dan para elit PKS, bukan hal yang patut dihindari. Sebab gagasan itu memang sudah ada sejak pertengahan tahun 2016. Merupakan ide lanjutan dari diskusi Gelombang Ketiga dari Anis Matta. Anis pun tak sendiri. Ada peran Fahri Hamzah, Mahfudz Siddiq, Mustafa Abdul Rohim dan Zein.

Tak dapat dipungkiri, mantan kader PKS pun ramai-ramai bergabung dengan Garbi. Setidaknya 95 persen mantan kader PKS di Bali ikut begabung dengan Garbi. Tak sampai satu tahun, sudah ada 23 provinsi mendeklarasikan Garbi. Itu di luar tingkat kota dan kabupaten.

Gagasan dibawa organisasi ini pun tak hanya menarik bagi mantan kader PKS. Masyarakat umum juga mulai melirik dan memilih untuk bergabung. Maka tak heran di beberapa wilayah, Garbi tak hanya diisi eks kader PKS. Lebih dari itu, pengusaha, aparatur sipil negara, hingga kader partai lain pun ikut bergabung.

Misalnya Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio. Kader sekaligus anggota DPR dari PAN ini jadi Pembina Garbi untuk wilayah Jakarta Timur. Lalu ada Mujahid Al Latief, kader Partai Gerindra dan calon anggota legislatif.

“Garbi tidak hanya menampung mereka yang dibuang PKS, tetapi sekarang jadi entitas baru yang bisa menampung mereka yang ingin berkreasi,” kata Mantan Ketua DPW PKS Situbondo, Imam kepada merdeka.com pekan lalu.

Imam menjelaskan Garbi sebagai ormas sangat diminati masyarakat. Semangat dan antusiasme masyarakat lebih besar dibanding melihat PKS. Sebab Garbi lebih banyak membahas tentang warna-warni Indonesia. Bukan hanya sekedar partai politik. Untuk itu, dia membantah bila kehadiran Garbi di Situbondo untuk menggerus suara PKS.

Tak dapat dipungkiri bagi mantan kader PKS, rumah baru bernama Garbi jadi wadah dalam kebebasan berpikir. Tak ada lagi aturan kaku atau dibatasi keinginan pimpinan. Apalagi PKS dikenal partai kader dengan mengedepankan aspek putusan organisasi sebagai patokan.

Garbi memiliki isu berbeda tiap wilayah. Garbi Situbondo misalnya, fokus untuk menjawab beragam permasalahan di masyarakat. Salah satunya perkembangan bisnis online. Bahkan sudah ada 17 kantor pengurus Garbi di tingkat kecamatan dalam Situbondo. Setidaknya ada 5-10 orang pengurus di tiap kecamatan.

Jadi Incaran Caleg

Lahirnya ormas Garbi tak hanya digandrungi para mantan kader PKS. Selain masyarakat umum, mereka juga jadi incaran para caleg. Mujahid Al Latief salah satunya. Caleg DPR RI daerah pemilihan NTB I dari Partai Gerindra. Dia bahkan mengisi jabatan Ketua Dewan Pembina di NTB.

Garbi tak hanya diminati para aktivis atau politisi. Dari milenial, pengusaha, hingga pegawai ASN ikut menjalankan roda ormas baru ini. Menurut Mujahid, Garbi sebagai ormas terbuka untuk siapa saja tanpa ada batasan-batasan tertentu. Meski dia tak memungkiri Garbi digagas para aktor politik kawakan dari PKS.

Pembina Garbi, Mahfudz Siddiq, tak memungkiri banyak caleg dari partai lain mengincar untuk bergabung di Garbi. Sebab, banyak mesin politik PKS dikenal memiliki jaringan kuat. Sehingga diharapkan bisa menjalin kerja sama.

Memang, kata Mahfudz, mayoritas anggota Garbi memiliki latar belakang aktivis. Mereka banyak bersinggungan dengan banyak pihak. Termasuk politisi partai lain. Kalau pun mereka sepakat untuk bekerja sama dalam Pileg, itu bukan masalah. Semua diserahkan kembali pada anggota. Sebab Garbi ormas terbuka untuk siapa saja.

“Saya kira memang sangat mungkin ada ruang-ruang kerja sama dengan caleg tertentu. Ada dengan Gerindra, PAN, Golkar dan lain-lain,” kata Mahfudz.

Dia tak bisa melarang atau memberikan imbauan kepada mantan kader PKS yang menjadi anggota Garbi dalam menentukan pandangan politik. Hal wajar bila mereka tak mau memilih PKS setelah dipecat. Sehingga mereka beralih ke partai yang lain.

Sementara itu terkait pilpres, Garbi belum menentukan arah politiknya. Mereka hanya ormas dan tidak memiliki kewajiban untuk itu. Kalau pun pada akhirnya akan menentukan sikap politik maka harus melewati mekanisme formal. Yakni lewat kongres nasional untuk membentuk kepengurusan nasional.

Bila sudah terbentuk pengurus secara nasional, maka persoalan arah kebijakan politik akan dibawa dalam forum resmi. Pada forum tersebut baru akan dibahas dan disampaikan secara terbuka. “Apakah mau netral, mendukung salah satu, itu akan diputuskan. Tapi kalau pileg, sekarang ini yang saya tahu, mereka menggunakan kearifan lokal masing-masing,” kata Mahfudz menjelaskan.