Gubernur Aceh Nonaktif Sebut Lahan Prabowo Bermasalah

Abadikini.com, JAKARTA – Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf membenarkan bahwa calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto memiliki ribuan hektare lahan di wilayahnya. Namun, kata dia, lahan serta perusahaan yang dimiliki Prabowo itu disebut bermasalah.

“Sudah bermasalah. Pabrik KKA [Kertas Kraft Aceh] bermasalah, hutannya juga bermasalah. Banyak ditebang. Tahun pertama dan kedua [menjabat] kuhentikan, [lahan] yang lama-lama itu ditebang kok masih botak, akhirnya enggak ditanam lagi,” ujar Irwandi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (18/2/2019).

Pernyataan ini sekaligus menanggapi debat capres yang digelar Minggu (17/2/2019) malam. Saat itu, capres petahana Joko Widodo menyebut Prabowo memiliki 120 ribu hektar lahan di Aceh Tengah dan 220 ribu hektar lahan di Kalimantan Timur. Prabowo pun mengakui bahwa ia memang memiliki ratusan ribu lahan di wilayah tersebut namun dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU).

Kendati demikian, Irwandi mengaku tak tahu pasti luas lahan yang dimiliki Prabowo. Menurutnya, Jokowi justru lebih tahu karena pernah bekerja di lahan perkebunan milik Ketua Umum Partai Gerindra itu.

“Pak Jokowi lebih tahu, sebab Pak Jokowi kerja di sana juga dulu, di PT Alas Helau. Tiga tahun dia di sana dengan Pak Prabowo,” katanya.

Irwandi menuturkan PT Alas Helau merupakan perusahaan pengolah bahan pembuat kertas yang kemudian dibeli oleh Prabowo menjadi PT Tusam Hutani Lestari. Saat itu, PT Tusam Hutani Lestari bertugas memasok kayu pinus sebagai bahan pembuat kertas ke KKA.

“Waktu itu akhirnya dibeli Prabowo menjadi PT Tusam Hutani Lestari. Enggak tahu [kapan dibeli], pokoknya sebelum aku jadi Presiden Aceh, eh Gubernur Aceh,” seloroh Irwandi.

Dari informasi yang dihimpun PT Tusam Hutani Lestari merupakan perusahaan patungan antara PT Alas Helau milik Prabowo dengan PT Inhutani IV.

Irwandi saat ini tengah menjalani sidang kasus dugaan penerimaan suap sebesar Rp1,05 miliar dalam kasus korupsi Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018. Uang itu diterima secara bertahap yakni sebesar Rp120 juta, Rp430 juta, dan Rp500 juta.

Pada dakwaannya, KPK mengungkap bahwa uang diberikan agar Irwandi mengarahkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Provinsi Aceh memberikan persetujuan terkait usulan Bupati Bener Meriah Ahmadi. Sebelumnya, Ahmadi mengusulkan kontraktor yang akan mengerjakan kegiatan pembangunan di Kabupaten Bener Meriah.