RI Tegaskan Negara Palestina Berhak Jadi Anggota Penuh Persatuan Bangsa-Bangsa
Abadikini.com, NEW YORK – Di Debat Terbuka Dewan Keamanan (DK) PBB, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi menegaskan, bahwa merupakan hak alami dan hak hukum Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB.
Retno menyampaikan, walaupun perjalanan menuju kemerdekaan dan keanggotaan PBB bergejolak, hal tersebut tidak akan melemahkan upaya Palestina dan masyarakat internasional untuk memenuhi hak Palestina.
“Saya sengaja hadir pada pertemuan DK PBB ini, untuk menegaskan dukungan penuh Indonesia atas perjuangan Palestina,” ucap Retno, seperti tertuang dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri Indonesia yang diterima Sindonews pada Rabu (23/1/2018).
Dalam konteks ini, Retno menekankan, bahwa isu Palestina harus mendapat perhatian penuh Dewan Keamanan PBB. “Keberhasilan menyelesaikan isu Palestina akan menentukan kredibilitas dan kepercayaan komunitas internasional terhadap DK,” ucapnya.
Retno, dalam pertemuan itu menyampaikan tiga poin yang perlu mendapat perhatian dalam mendorong penyelesaian konfik antara Palestina dan Israel.
Pertama, pentingnya semua pihak untuk mematuhi hukum internasional dan semua resolusi PBB terkait, serta untuk tidak mengambil langkah-langkah provokatif. Dia menekankan berbagai kekerasan dan pelanggaran terhadap hukum internasional harus segera dihentikan dan menegaskan agar pembangunan pemukiman ilegal oleh Israel segera dihentikan.Poin kedua yang disoroti Retno terkait pentingnya suatu proses perdamaian penyelesaian konflik Palestina-Israel yang memiliki legitimasi.
Dalam hal ini, Retno menegaskan pentingnya proses perdamaian mematuhi parameter internasional yang telah disepakati dan yang mendapat dukungan mekanisme multilateral. Untuk itu, Retno menyampaikan keprihatinan adanya upaya saat ini untuk keluar dari prinsip Solusi Dua Negara dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel.
Poin terakhir yang disampaikan Retno adalah menyangkut krisis kemanusiaan yang dialami Palestina. Dia mengatakan Indonesia sangat prihatin terhadap krisis kemanusiaan berkepanjangan yang dihadapi Palestina khususnya di Gaza.
Retno menegaskan bahwa blokade Israel di Gaza, yang telah berlangsung selama 11 tahun dan menyebabkan krisis kemanusiaan yang berkepanjangan harus segera dihentikan.
Terkait hal ini, Retno mengapresiasi negara-negara anggota PBB yang telah mendukung UNRWA untuk mengatasi defisit keuangan yang dialaminya, dan membantu mengatasi masalah kemanusiaan di Gaza.Selain isu Palestina, Debat Terbuka DK PBB juga membahas konflik di Suriah dan Yaman.
Menyoroti kedua konflik tersebut, Retno kembali mendorong penyelesaian konflik melalui solusi politik yang damai dan inklusif. Dia juga menekankan pentingnya peningkatan peran PBB dalam memfasilitasi upaya rekonsiliasi nasional di kedua negara tersebut.
Dirinya menambahkan dengan dengan mendorong semua pihak untuk menahan diri dari tindakan kekerasan dan terus bekerja untuk memajukan proses perdamaian dan menghidupkan kembali semangat multilateralisme.
