Adu Gagasan Jokowi dan Prabowo, Siapa Paling Tangkas Berantas Korupsi

Abadikini.com, JAKARTA –  Proses Pemilihan Presiden 2019 sudah memasuki tahapan debat terbuka yang digelar secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Debat akan dilaksanakan beberapa kali.

Debat perdana akan dilangsungkan pada Jumat, 17 April 2019. Sebagai tema pembuka, materi debat mengenai penegakan hukum dan penuntasan kasus pelanggaran HAM, penindakan terorisme serta pemberantasan korupsi.

Praktik korupsi dalam kurun waktu lima tahun pemerintahan Jokowi-JK, ternyata masih terus terjadi. Hal tersebut dibuktikan dari masih banyaknya kepala daerah, politikus hingga pejabat kementerian yang terjerat rasuah.

Meski demikian, data terakhir yang dirilis Corruption Perceptions Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi, posisi Indonesia berada pada angka 37 pada tahun 2017. Angka ini mengalami perbaikan yang cukup signifikan dari tahun 1998 yang bertengger di posisi 20 dari 180 negara.

Presiden Joko Widodo mengapresiasi kenaikan itu. Walaupun belum berada di posisi maksimal, menurutnya sudah jauh lebih baik dari capaian tahun sebelumnya.

“Memang banyak yang kita perlu perbaiki dan benahi tapi ada peningkatan seperti itu tidak boleh tutup mata,” kata Jokowi di Acara Hari Peringatan Antikorupsi, Desember 2018 lalu.

Jokowi optimis suatu hari laten korupsi akan benar-benar hilang dari Indonesia. Oleh sebab itulah, sebagai petahana dia sudah menyiapkan sejumlah rencana aksi jika kembali terpilih sebagai Presiden RI untuk kedua kalinya. Pada Pilpres kali ini, Jokowi berpasangan dengan Ma’ruf Amin dengan nomor urut 01.

“Sejak awal tim khususnya Pak Jokowi dan Kiai Maruf sudah menyusun dengan baik visi misi dengan begitu komprehensif atau dikenal dengan Nawacita. Ada 9 visi misi, 259 program aksi meliputi semua bidang,” kata Direktur Konten Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin, Fiki Satiri, saat berbincang dengan merdeka.com, Senin (15/1).

“Termasuk untuk program pencegahan korupsi. Secara subtansi saya tidak bisa sampaikan, karena masih rahasia. Tunggu saja,” sambungnya menegaskan.

Namun demikian, kata Fiki, komitmen Jokowi dalam hal pemberantasan korupsi sebenarnya tak perlu diragukan lagi.

“Bicara komitmen seorang pemimpin tentunya dimulai dari dirinya sendiri. Kita bisa melihat bagaimana keduanya membangun dinasti keluarganya. Coba kita lihat Pak Jokowi itu anak-anaknya ngapain, kemudian rasanya tidak ada track record beliau waktu pengusaha ada penyelewengan. Lalu kedua, berkenaan dengan project yang dibangun transparan, dipublikasikan. Dulu kita gak tau tuh gimana,” katanya seperti dikutip dari merdeka.com.

“Saya rasa narasinya sudah sangat kuat, justru banyak yang publik belum tahu capaian pemerintah saking banyaknya. Seperti isu korupsi, bagaimana pemerintah mendukung pembangunan kantor perwakilan di sejumlah daerah. Tentu itu bentuk dukungan pemerintah,” jelas dia.

Hasilnya tentu belum seratus persen maksimal. Namun, usaha ini bagian revolusi berproses dan akan terus dilanjutkan.

“Kalau bicara korupsi itukan satu dua orang. Presiden dorong negara hadir buat masyarakat seperti dengan pembangunan infrastruktur, lalu kemudian ada oknum . Kalau diperbandingkan, setiap zaman ada oknum. Tapi ini kembali komitmen dari keluarga lalu kerjanya dan untuk siapa,” beber dia.

“Jadi bisa dikatakan, di isu ini, keduanya tak ada beban. Oleh karena itu kita yakin keduanya sangat nyaman berdiri tegak dipodium karena tak ada beban masa lalu,l. Sebab intinya, kenyamanan kedua paslon dia atas segalanya,” tegas Fiki.

Persiapan tak kalah matang juga dilakukan pasangan capres-cawapres nomor uru 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Sebagai penantang, keduanya sudah menyiapkan isi-misi terkait isu korupsi termasuk menawarkan program penguatan pemberantasan rasuah yang kini kian mengakar.

Ada dua hal yang ditekankan Prabowo-Sandiaga Uno yaitu penindakan dan pencegahan. Salah satu caranya, memperkuat program edukasi anti-korupsi bagi generasi muda serta bekerja sama dengan pihak swasta untuk menguatkan sinergi gerakan anti-korupsi di sektor swasta dan publik.

Prabowo-Sandi juga akan memperkuat edukasi anti-korupsi bagi generasi muda, serta bekerja sama dengan swasta untuk menguatkan sinergi gerakan anti-korupsi di sektor swasta dan publik.

Keduanya juga akan mengatur sistem pendanaan dan pembiayaan politik dan menjamin independensi transparansi, mencegah korupsi, dan menjaga keberlangsungan demokrasi. Serta mendorong peran serta elemen masyarakat untuk menjadikan pemberantasan korupsi sebagai gerakan kolektif dimulai dengan keteladanan para pemimpin di semua lini.

“Komitmen memperkuat penegakan hukum terhadap koruptor jadi prioritas. Karena korupsi sudah membuat rakyat susah,” kata Juru Debat di bidang antikorupsi dan Hukum Prabowo-Sandiaga, Didi Irawadi Syamsudin ketika dihubungi merdeka.com beberapa waktu lalu.

Tak ketinggalan, Prabowo-Sandi juga akan menguatkan gerakan pemberantasan korupsi secara lebih sistematis dengan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman. Serta akan menjamin untuk tidak mengintervensi KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman dalam penegakan kasus-kasus korupsi.

Didi menambahkan, Prabowo-Sandi akan fokus untuk memperkuat pada penanganan agar tidak ada upaya pelemahan yang selama ini dilakukan pihak tertentu terhadap KPK. Terutama koruptor dan politisi yang tidak amanah.

“KPK akan diperkuat dan dibela terhadap upaya pelemahan selama ini,” ungkap Didi.

Termasuk, katanya,n merevisi Inpres Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Di mana Jaksa Agung dan Kapolri diinstruksikan untuk mendahulukan proses administrasi pemerintahan sebelum melakukan penyidikan atas laporan masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan wewenang dan detil lainnya yang justru berpotensi melindungi koruptor

Dihubungi terpisah, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqqodas, yang digaet Prabowo-Sandi juga memberikan banyak pandangan terkait korupsi untuk persiapan debat nanti.

“Saya hanya memberikan pandangan terkiat corruption by design and request oleh para cukong-cukong politik dalam banyak pilkada dan pemilu. Serta dampak korupsi yang paling dirugikan,” kata Busyro. (ak/mkd)