Malaysia Sebut Australia Tak Berhak Tentukan Status Yerusalem
Abadikini.com, BANGKOK – Pemerintah Malaysia selangkah lebih tegas ketimbang Indonesia dalam menanggapi pengakuan Australia atas Yerusalem Barat menjadi Ibu Kota Israel. Negeri Jiran itu menyatakan Negeri Kanguru tidak punya hak melakukan hal itu.
Seperti dilansir Reuters, Senin (17/12), keberatan atas sikap Australia disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad. Menurut dia keputusan itu akan membangkitkan amarah warga Palestina dan umat Islam di seluruh dunia.
“Yerusalem harus tetap seperti saat ini dan bukan Ibu Kota Israel. Yerusalem selalu menjadi milik Palestina, jadi kenapa mereka (Australia) berinisiatif membelah Yerusalem selain memisahkan Arab dan Yahudi? Mereka tidak punya hak,” kata Mahathir di sela-sela lawatan di Ibu Kota Bangkok, Thailand, Minggu (16/12) pekan lalu.
Malaysia hingga saat ini tetap mendukung solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel.
Status Kota Yerusalem selama ini selalu menjadi perdebatan antara Israel dan Palestina. Hal itu juga yang menjadi salah satu hambatan utama dalam perundingan damai.
Israel mencaplok dan mengklaim seluruh Yerusalem setelah perang dengan sejumlah negara-negara Arab pada 1967. Sedangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak pernah mengakui klaim itu.
Pada Sabtu (15/12) pekan lalu, Perdana Menteri Scott Morrison menyatakan Australia secara resmi mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel. Namun, Morrison mengatakan bahwa Australia belum akan memindahkan kantor kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Australia menjadi negara kelima setelah Amerika Serikat, Guatemala, Republik Ceko, dan Honduras yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Sayang sampai saat ini Indonesia belum melakukan protes keras terhadap Australia. Kementerian Luar Negeri hanya mendesak supaya Negeri Kanguru segera mengakui Palestina dan mendukung solusi dua negara untuk mencapai perdamaian.
Kelompok oposisi Australia menganggap keputusan Morisson hanya mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan nasional. Menurut Menteri Luar Negeri Bayangan Penny Wong, keputusan tersebut berisiko dan tak menguntungkan bagi Australia. Keputusan tersebut, menurut dia, juga tak sejalan dengan komunitas dunia. (ak/cnn).
