Anggaran Politik Jokowi untuk Para Santri
Abadikini.com, JAKARTA – Para Calon Presiden (Capres) yang akan berlaga di Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019 terus melancarkan berbagai jurus demi merebut hati rakyat. Tak hanya pihak oposisi, tetapi juga petahana.
Paling anyar, pemerintahan Kabinet Kerja meluncurkan Beasiswa Santri yang ditujukan kepada santri aktif, tenaga pendidik pondok pesantren, seperti ustaz dan ustazah, hingga alumni Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) dari Kementerian Agama (Kemenag).
PBSB merupakan beasiswa pendidikan Sarjana (S1), sedangkan Beasiswa Santri merupakan lanjutannya, yaitu untuk Magister (S2) dan Doktoral (S3). Beasiswa kali ini tidak dikelola oleh Kemenag, melainkan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Tahun depan, pemerintah menganggarkan dana mencapai Rp49,5 triliun untuk Program Pendidikan Islam Kemenag, termasuk alokasi untuk beasiswa pendidikan agama Islam.
Angka tersebut sekitar 78,57 persen dari total pagu anggaran untuk Kemenag pada 2019 sebesar Rp63 triliun. Pagu Kemenag meningkat dari tahun ini yang sekitar Rp62,2 triliun dalam APBN 2018.
Di sisi lain, anggaran LPDP tahun depan justru dipangkas sekitar Rp2 triliun, dari Rp20 triliun pada APBN 2018 menjadi Rp18 triliun pada pagu anggaran 2019. Hal ini karena hasil pemangkasan akan diberikan untuk pendidikan Kepolisian, TNI, hingga Akademi Militer (Akmil). Artinya, porsi beasiswa umum dari LPDP kian tergerus.
Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai kebijakan Jokowi ini sarat akan muatan politis karena tak hanya dilakukan saat menjelang tahun politik, tetapi juga karena rendahnya urgensi dari kebijakan tersebut.
“Wajar kalau sebagian kalangan menganggap ini berkaitan dengan motif menjelang Pilpres,” ucapnya dilansir dari laman CNNIndonesia.com, Selasa (13/11/2018).
Dari sisi tahun politik, menurut dia, masa kampanye jelas sudah dibuka hingga puncak kompetisi pada April 2019. Artinya, semua jurus untuk merebut hati rakyat sudah bisa dilancarkan oleh kedua calon, termasuk dari pihak pertahana.
Sementara sisi kepentingan pendidikan itu sendiri, lanjut dia, program beasiswa bagi santri tak perlu diistimewakan, karena santri sejatinya bisa menggunakan ‘kompetisi terbuka’ melalui beasiswa umum yang diberikan LPDP.
Di sisi lain, kehadiran program beasiswa bagi santri akan membuat kuota beasiswa di jalur umum berkurang.
“Jumlah penerima yang kategori umum ‘kompetisi terbuka’ akan lebih dibatasi untuk mengakomodasi target beasiswa santri,” imbuhnya.
Meski begitu, Faisal melihat sebenarnya bisa saja ada latar belakang lain yang membuat pemerintah ‘rela’ mengubah tata kelola beasiswa di LPDP. Misalnya, karena beberapa universitas di luar negeri mulai membatasi calon pelamar kuliah dari Indonesia. Namun, seharusnya hal ini bisa diatasi dengan pemetaan yang lebih matang terhadap jurusan dan universitas mana yang akan dituju oleh pelajar Tanah Air.
Senada, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai kebijakan ini memang riskan dituding politis karena dilakukan tepat pada masa kampanye dan menyasar mayoritas penduduk Indonesia, yaitu kaum muslim.
“Jadi kalau ada khusus santri, ini mungkin akan dipertanyakan, memang kebutuhan atau untuk menjangkar voters dari santri milenial?” ujarnya.
Selain sarat kepentingan politik, namun Bhima melihat dari tak ada kepentingan yang terlalu mendesak. Beasiswa untuk pendidikan agama Islam sejatinya sudah tersedia secara mumpuni di Kemenag.
“Sebenarnya lebih baik ‘kompetisi terbuka’, jadi tidak perlu ada duplikasi. Takutnya tidak fokus karena banyak beasiswa yang sama, tapi diurus oleh lembaga yang berbeda,” ujarnya.
Dia menganggap program Beasiswa Santri mengambil porsi beasiswa umum di LPDP. Artinya, kesempatan bagi lulusan pendidikan umum dan pendidikan agama lain di luar Islam akan lebih sedikit berkurang karena porsinya dialihkan ke Beasiswa Santri.
“Kalau mau afirmasi untuk santri, seharusnya seleksi tetap umum, tapi bisa diseleksi dari sistem kuota untuk jurusan ekonomi syariah misalnya. Di sisi lain, bagaimana nasib guru Katolik misalnya yang ingin belajar ke Vatikan? Apa mereka tidak diberikan kesempatan?” katanya.
Selain itu, Bhima menyarankan pemerintah untuk lebih merancang jalur khusus dari segi jurusan, ketimbang santri atu nonsantri. Sebab, Indonesia perlu memperbanyak lulusan pendidikan tinggi di beberapa jurusan khusus, misalnya ekonomi digital. Hal ini agar bisa mewujudkan target-target pembangunan ekonomi pemerintah.
“Misalnya sekarang lebih butuh lulusan ekonomi digital, IT, ya sudah fokus di situ seharusnya, dibandingkan jurusan umum lain, seperti kedokteran, pendidikan. Toh, tujuannya untuk ekonomi ke depan,” pungkasnya.
Pemerintah Klaim Beasiswa Dorong Ekonomi
Meski sarat politis, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai kebijakan pemerintah ini wajar saja mengingat populasi masyarakat terbesar di Indonesia beragama Islam. Selain itu, ia melihat kontribusi dari pondok pesantren dan lulusan pesantren terhadap pembangunan ekonomi Tanah Air memang perlu ditingkatkan.
“Namun, afirmasi dari LPDP ini tetap seperti yang dilakukan secara tradisi awal, yaitu memberikan kepada yang terbaik di Indonesia,” katanya.
Meski begitu, Ani, begitu ia akrab disapa, memastikan pemerintah juga tak akan melupakan lulusan pendidikan agama non Islam.
“Kami juga memberikan afirmasi untuk kelompok agama lain dan penguatan lembaga pendidikan serta policy maker (pembuat kebijakan) di pusat dan daerah,” tuturnya.
Di sisi lain, terkait anggaran, Ani mengklaim meski anggaran LPDP dipangkas pada tahun depan, namun dana abadi pendidikan sejatinya bertambah sekitar Rp20 triliun dari Rp35 triliun menjadi Rp55 triliun. Dana tersebut, katanya, bisa mencukupi kebutuhan tunjangan pendidikan melalui LPDP. (dor.ak)
Sumber: CNNIndonesia
