Soal Kursi Wagub DKI, PKS Ingatkan Gerindra Akan ada Mesin Partai Mati untuk Prabowo-Sandi di Pilpres 2019
Abadikini.com, JAKARTA – Mengenai kursi Wagub DKI pengganti Sandiaga Uno masih terjadi sikut-sikutan antara Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kabar terbaru terkait kursi Wagub DKI yang kosong sekarang ini, PKS DKI memastikan akan ada mesin partai yang mati di pilpres 2019.
“Jadi mesinnya partai itu kan kader. Kalau kadernya kecewa, maka dia akan mengekspresikannya berbeda. Kekecewaan itu sudah terasa di bawah. Kalau kader pada kecewa, otomatis mesin partai mati tuh. PKS kan partai kader,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (30/10/2018).
PKS sejauh ini mengusulkan dua nama untuk mendampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Mereka yang diusulkan PKS adalah Agung Yulianto (Sekum DPW PKS DKI) dan Ahmad Syaikhu. Di satu sisi, DPD Gerindra DKI menyebut akan memajukan ketua mereka, yaitu M Taufik.
Suhaimi menyebut kekecewaan kader terkait perebutan kursi Wagub DKI sudah mulai tampak. Dia lalu berbicara tentang Pilpres 2019, di mana PKS bersama Gerindra, PAN, dan Partai Demokrat mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
“Sudah ada komentar, misalnya, ‘Udah, pemilihan presiden silakan Gerindra urusin sendiri.’ Itu kan bentuk kekecewaan. Jadi gundah gulana kader terkait wagub ini sudah terasa di bawah,” sebut dia.
Prabowo selaku Ketum Partai Gerindra sendiri menyerahkan permasalahan tersebut kepada Taufik. Prabowo memberikan wewenang kepada Taufik untuk menentukan nama calon dari Gerindra.
“Ketua Gerindra Jakarta namanya Muhammad Taufik. Kalau partai saya gitu, kalau ketua provinsi, dia yang tentukan, kalau ketua DPC, dia tentukan, saya bagaimana beliaulah,” ujar Prabowo kepada wartawan di Klender, Jakarta Timur, Rabu (24/10/2018).
Terkait pernyataan Prabowo, Suhaimi meminta penjelasan yang komprehensif.
“Itu perlu diperjelas maksudnya ‘menyerahkan’ itu apa. Menyerahkan soal administrasi atau menyerahkan pencalonan dirinya. Kalau diserahkan ke DPD atau DPW, istilahnya PKS, kalau dari Gerindra saya nggak ngerti maksudnya. Tapi kalau dari segi administrasi itu kan ada tanda tangan ketua DPW atau DPD sama sekretarisnya. Apakah maksudnya administrasi yang itu? Atau maksudnya agar Gerindra mencalonkan diri sendiri? Bagaimana ditafsiri Pak Taufik,” pungkasnya. (bob.ak/dtk)
