KPK OTT 19 Kepala Daerah di 2018: PDIP 7 Kader, Golkar 5 dan PAN 2

Tim EditorSabtu, 27 Oktober 2018 | 13:45 WIB

Abadikini.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 19 kepala daerah dalam operasi tangkap tangan (OTT) dalam kurun waktu selama tahun 2018. Ke-19 kepala daerah itu rata-rata berasal dari kader partai yang berbeda-beda.

OTT KPK pertama tahun ini terjadi pada 4 Januari 2018 yang lalu. Saat itu KPK mengamankan Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) Abdul Latif, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya Kalimantan Selatan.

Selanjutnya, KPK kembali melakukan OTT pada 3 Februari 2018. Dalam OTT saat itu, KPK mengamankan Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko, yang juga merupakan Ketua DPD Golkar Jawa Timur.

Dari 19 kepala daerah tersebut, sebanyak 7 orang berasal dari PDIP. Kemudian ada 5 orang dari Golkar, 2 dari PAN, 1 dari NasDem, 1 dari Perindo, 1 dari Berkarya, 1 dari Partai Naggroe Aceh dan 1 lagi merupakan usungan PDIP-PKB saat maju dalam Pilkada.

Partai-partai tersebut pun telah mengambil tindakan tegas bagi para kadernya yang terkena OTT KPK. Tindakan tegas itu antara lain langsung memecat atau memberhentikan sementara kader yang terkena OTT.

Berikut daftar 19 kepala daerah yang kena OTT KPK hingga 27 Oktober 2018 dikutip dari detikcom:

1. 4 Januari:
Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif (Partai Berkarya)

2. 3 Februari:
Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko (Partai Golkar)

3. 11 Februari:
Bupati Ngada Marianus Sae (Diusung PDIP-PKB untuk maju sebagai Cagub NTT)

4. 13 Februari:
Bupati Subang Imas Aryumningsih (Partai Golkar)

5. 14 Februari:
Bupati Lampung Tengah Mustafa (NasDem)

6. 27 Februari:
Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra (PAN)

7. 10 April:
Bupati Bandung Barat Abu Bakar (PDIP)

8. 15 Mei:
Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud (Perindo)

9. 23 Mei:
Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat (PDIP)

10. 4 Juni:
Bupati Purbalingga Tasdi (PDIP)

11. 6 Juni:
Wali Kota Blitar M Samanhudi Anwar (PDIP)