Zulkifli Hasan inginkan Biaya Saksi Pemilu 100 Persen Ditanggung oleh Negara??
Abadikini.com, JAKARTA – Agar tidak terjadi potensi korupsi yang semakin besar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan meminta agar setiap saksi pemilu parpol dibiayai anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal itu ia ungkapkan begitu maraknya poros partai terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT).
“Saya setuju 100 persen. Sekarang begini, kita partai politik tidak boleh cari uang. Ini habis poros partai kena OTT semua,” kata Zulhas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, (18/10/2018).
Sebagai ukuran, Pilkada Jawa Barat dan Jawa Timur dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) terbanyak. Satu saksi dibayar Rp100 ribu minimal. Setidaknya, satu partai membutuhkan Rp20 miliar untuk dana saksi.
“Cari uang enggak boleh, cari ini enggak boleh, tapi kan saksi harus ada. Negara enggak mau nanggung. Akhirnya ada yang ketahuan ada yang enggak. Yang ketahuan yang ketangkep, yang engga ketahuan engga ketangkep, kan nggak adil,” tukas dia.
Usulan dana saksi dibiayai negara menurut Zulhas langkah yang tepat. Ini untuk menciptakan pemilu yang lebih transparan dan berkualitas.
“Saya kira itu harus dibiayai negara, kan jelas ada orangnya, ada saksinya. Agar pemilu kita berkualitas, jujur, adil, transparan, terbuka, kan enak,” pungkas dia.
Sebelumnya, usulan dana saksi dibiayai negara dikemukakan oleh Komisi II DPR RI. Usulan tersebut muncul lantaran Komisi II menilai tidak semua partai politik peserta pemilu punya dana yang cukup untuk membiayai saksi.
“Saksi ini penting, jangan sampai partai karena nggak mampu, sehingga enggak ada saksinya. Maka kami, Komisi II sampaikan, harus pemerintah membiayai ini sehingga semua partai punya semua saksi,” kata Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (16/10/2018). (iwan.ak/mc)
