Massa HMI Paksa Duduki DPRD Kota Malang
Abadikini.com, MALANG – Kericuhan mewarnai aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Malang, Jumat (21/9/2018). Aksi digelar ratusan massa dari Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Cabang Malang. Mereka melakukan unjuk rasa sebagai bentuk solidaritas atas perlakukan represif terhadap rekannya oleh aparat kepolisian di Bengkulu, Selasa (18/9/2018) lalu.
Sekitar pukul 15.00 WIB, sekitar 200 HMI mulai mendatangi Gedung DPRD Kota Malang. Mereka mengepung gedung dewan setelah sebelumnya melakukan longmarch. Pengunjuk rasa kemudian membakar ban di halaman Gedung DPRD Kota Malang sembari melakukan orasi.
Tak sekadar berorasi, massa kemudian menyatukan barisan untuk merangsek masuk ke dalam gedung dewan. Aksi pun mulai memanas. Bahkan sempat terjadi aksi saling dorong antara massa dengan petugas yang berlaga di pintu gerbang sebelah kiri Gedung DPRD Kota Malang. Pengunjuk rasa ingin bertemu dengan seluruh anggota legislatif.
Tak lama kemudian, beberapa anggota dewan menemui pengunjuk rasa. Namun masa tetap tidak puas karena hanya sekitar enam orang saja yang menemui mereka. Pengunjuk rasa terus berorasi sembari meneriakkan ingin bertemu dengan semua anggota dewan.
Merasa tuntutannya tidak dipenuhi, massa kemudian memaksa masuk ke dalam gedung dengan melompat pagar. Pada saat itu juga sempat terjadi cek cok antara petugas dengan pengunjuk rasa.
Beberapa saat kemudian, massa berhasil masuk kedalam gedung. Bahkan mereka juga ingin menduduki gedung dewan agar bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi anggota dewan.
Ketua Umum HMI Cabang Malang Sutriyadi mengatakan, aksinya kali ini sebagai bentuk solidaritas kepada kawan mereka yang berada di Bengkulu dan mengalami tindak represif dari kepolisian. “Ketika ada represif dari petugas, menurut saya nilai demokrasi sudah dicederai,” ujarnya di sela-sela aksi, dikutip Jawapos.com.
Selain itu, massa HMI juga mengkritisi kondisi perekonomian bangsa yang sedang tidak baik. “Banyak permasalahan, (terutama) pada sektor ekonomi. Rupiah sudah mulai melemah, berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat,” terangnya.
HMI lantas menuntut agar pemerintah bisa mengambil langkah. Misalnya dengan mengurangi impor. Sementara hingga berita ditulis, perwakilan anggota DPRD Kota Malang masih melakukan audiensi dengan massa. (jpc)