Daripada Bermuatan Politis, Kapitra Minta Ijtima Ulama II Dibatalkan
Abadikini.com, JAKARTA – Ketua Presidium Aksi Bela Islam Kapitra Ampera meminta Ijtima Ulama jilid II dibatalkan jika isi rekomendasi Ijtima Ulama tersebut tidak mengindahkan rekomendasi Ijtima Ulama I dan malah bermuatan politik praktis.
Kapitra mengatakan dari informasi yang diterimanya, Ijtima Ulama jilid II akan mendeklarasikan dukungan kepada pasangan capres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam pilpres 2019. “Saya minta batalkan Ijtima Ulama II kalau cuma mau dukung Prabowo-Sandi dengan kontrak politik. Antum pasti kecewa,” kata dia di Jakarta, Sabtu, (15/9/2018).
Jika Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama berkomitmen pada isi rekomendasi Ijtima Ulama I, kata Kapitra, maka seharusnya ulama yang menjadi capres atau cawapres. Namun saat ini, ulama tak menjadi capres atau cawapres seperti hasil rekomendasi Ijtima.
Ijtima Ulama I menghasilkan rekomendasi pasangan capres dan cawapres. Opsi pertama adalah Prabowo Subianto berpasangan dengan Salim Segaf Al Jufri dan kedua adalah Prabowo Subianto dengan Ustad Abdul Somad. Namun rekomendasi itu tak dilaksanakan. Prabowo memilih Sandiaga Uno sebagai cawapresnya.
Kapitra pun mengaku heran dengan keputusan Ijtima Ulama II yang kabarnya akan mendukung Prabowo-Sandi. “Kalau Ijtima Ulama II cuma bela Prabowo dan Sandi, berarti kita cuma terpolarisasi untuk kepentingan politik tertentu,” ujarnya.
Di sisi lain, kata Kapitra, capres Joko Widodo yang justru menggandeng ulama Ma’ruf Amin, tidak didukung. “Ada yang memilih ulama sebagai wapresnya tapi malah di-bully. Logikanya terbalik,” kata dia.
Padahal, menurut Kapitra, Ma’ruf Amin adalah salah satu orang yang berjasa dalam sejumlah Aksi Bela Islam yang mendesak proses hukum terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dalam kasus penistaan agama.
GNPF Ulama rencananya akan menggelar Ijtima Ulama jilid II di Jakarta pada Ahad, 16 September 2018. Ijtima tersebut bertujuan menentukan sikap dan arah dukungan para ulama dalam pilpres 2019. Acara itu rencananya akan dihadiri 1.000 ulama dan sejumlah tokoh nasional. (bob.ak/tempo)
