Tanya Kenapa? Penyambutan Sekjen Partai Komunis Vietnam di DPR Dinilai Terlalu Istimewa

abadikini.com, JAKARTA – Penyambutan yang istimewa dari parlemen Indonesia atas kunjungan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Pusat Partai Komunis Vietnam Nguyen Phu Trong yang datang ke Gedung DPR Senayan, pada Selasa (22/8/2017) kemarin ini dinilai Indonesia melalui MPR, DPR dan DPD telah memberikan sinyal membuka pintu untuk kembalinya paham komunisme di Indonesia.

Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif Voxvol Center, Pangi Syarwi Chaniago kepada wartawan pada , Rabu (23/8/2017) dalam mengsikapi kunjungan kunjungan Sekjen Partai Komunis Indonesia

Diketahui, sejak pagi kemarin,  tampak terbentang karpet merah di selasar Gedung Nusantara III serta Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, di Senayan, Jakarta. Ini untuk menyambut kedatangan Sekjen Komite Pusat Partai Komunias Vietnam, Nguyen Phu Trong yang didampingi anggota Biro Politik (Polit Biro).

 

Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri Phan Binh Minh, anggota Polit Biro, Sekretaris Komite Kota Hanoi Partai Komunis Vietnam Hoang Trung Hai, Sekretaris Komite Pusat sekaligus Kepala Kantor Partai Komunis Vietnam Nguyan Van Nen. Kemudian, anggota Komite Pusat Partai Komunis Vietnam, Ketua Komite Pusat Partai Komunis Vietnam Bidang Hubungan Luar Negeri Hoang Binh Quan dan beberapa nama lainnya.

Tak seperti menerima kunjungan petinggi partai biasanya, ada hal khusus dalam penerimaan sekjen partai dari salah satu negara ASEAN tersebut bak menyambut tamu penting. Pangi mengatakan, hal-hal yang berbau komunis masih menorehkan luka yang dalam  pada bangsa Indonesia. Bahkan, berbagai logo, lambang yang berbau komunis itu dinyatakan oleh negara adalah hal yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“Diketahui bersama, negara yang menggunakan ideologi komunisme itu tak ber-Tuhan dan berarti bertentangan dengan sila ke-1 dari Pancasila,” ujar pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah itu.

Kunjungan partai komunis ke gedung politik yang berisikan para wakil rakyat , sambung Pangi, sangat berbeda dengan kunjungan kenegaraan lainnya. Oleh sebab itu, timbul pertanyaan besar, apa tujuan sebenarnya kunjungan itu? Terlebih cara penyambutan yang sangat istimewa sehingga wajar bila masyarakat menilai ini menjadi sebuah sinyal.

Menurut Pangi, apabila hal serupa dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo yang menerima secara istimewa Sekjen Partai Komunis itu di Istana Negara, maka secara tidak langsung akan merugikan Jokowi dimata rakyat. “Tidak dipungkiri elektabilitas Jokowi nantinya akan tambah merosot,” pungkasnya.

 

Sementara, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid membantah hal tersebut. Dia menegaskan, pertemuan tak menyinggung soal ideologi. “Tidak ada bahasan tentang ideologi,” ujar Meutyah kemarin.

Meutya mengatakan, Nguyen dengan DPR membahas soal hubungan kerjasama dua negara mulai dari perdagangan hingga investasi. Termasuk menjaga keamanan Laut China Selatan. “Kita bicara tentang perdagangan, kerja sama kawasan,” ucapnya.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah. Dia membenarkan karpet merah memang disiapkan untuk penyambutan Nguyen ke parlemen. Ini sesuai dengan protokoler kenegaraan, lantaran kedudukan Sekjen Partai Komunis di Vietnam dianggap tinggi dan berwibawa.

“Vietnam itu masih negara single party, kayak Cina, partainya namanya Partai Komunis. Kalau negaranya dipimpin Partai Komunis, pasti Partai Komunisnya berwibawa, sekjennya berwibawa, makanya ‎pemerintah mengatur protokoler bernegara, hubungan antarnegara dengan standar protokoler yang ada dalam UU protokoler kita (DPR, red),” tutur Fahri di Komplek parlemen, Senayan, Selasa (22/8/2017) kemarin. (beng.ak)