Pembangunan Infrastruktur Era Jokowi-JK Dinilai Tidak Menguntungkan Rakyat
abadikini.com, JAKARTA- Proyek pembangunan infrastruktur yang tengah gencar dilakukan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla terus mendapat sorotan dan diperdebatkan oleh beberapa pihak tertentu. Pasalnya, pembangunan infrastruktur disebut bukan untuk kepentingan rakyat dan tidak mengarah pada keadilan sosial.
Dalam hal ini, M Hatta Taliwang menyoroti pembangunan infrastruktur yang sedang digencarkan oleh pemerintahan era Jokowi dan Jusuf Kalla. Menurutnya, Dalam pembangunan Infrastruktur harus memperlihatkan azas keadilan, dikritisi dan dikontrol.
“Supaya pembangunan infrastuktur itu memperhatikan azas keadilan, harus kita kritisi, harus kita kontrol, tidak bisa dibiarkan. Sehingga infrastruktur bukan malah justru memuluskan kerakusan-kerakusan segelintir kelompok orang,” kata Direktur Institut Soekarno Hatta, M Hatta Taliwang dalam sambutannya pada diskusi publik bertajuk ‘Teropong Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Rezim Jokowi-JK’ di Jakarta Pusat, Senin (21/8/2017) Kemarin.
Dikatakan Hatta, dirinya berkepentingan ikut mengawasi pembangunan yang dibiayai dengan uang rakyat dan hutang luar negeri. Menurutnya, kolonial Belanda juga gencar membangun infrastruktur. Tapi tujuannya adalah untuk menguasai kekayaan alam Indonesia.
“Karenanya, ini harus dikontrol, infrastruktur rezim ini harus memperhatikan azas keadilan, bukan malah justru memuluskan kerakusan-kerakusan segelintir kelompok orang,” tegas Hatta.
Dalam diskusi ini tampil sebagai pembicara, pengamat sosial, Dr Syahganda Nainggolan, mantan anggota DPR RI Prof Djoko Edhi Abdurrahman, Ketua Umum HIPMI, Bahlil Ladalia, dan pengamat ekonomi Salamuddin Daeng. Andrianto dari Presidium Pergerakan tampil sebagai moderator.
Sebelumnya pada 2016 silam, sosiolog dari Universitas Indonesia Thamrin Tomagola mempertanyakan pembangunan infrastruktur besar-besaran pada era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
“Pembangunan infrastruktur ini cenderung menguntungkan pihak swasta atau pengusaha dan merugikan masyarakat,” ujarnya dalam diskusi di Jakarta, Rabu (21/12/2016) lalu.
Thamrin khawatir pelibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur, justru akan merugikan masyarakat. Sebab, nantinya infrastruktur yang dibangun tersebut akan dikelola swasta yang diyakini akan lebih mementingkan keuntungan daripada pelayanan kepada publik.
“Yang sudah jelas adalah bandara di Medan, akan dikelola swasta. Harga barang-barang yang dijual di bandara naik. Harga tiket juga disesuaikan. Yang kena masyarakat,” ucap Thamrin. (beng/ak)
