Yusril: Umat Islam Merasa Dipinggirkan Pemerintah Tapi Uangnya Dipakai Untuk Bangun Infrastruktur

abadikini.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyesalkan sikap Anggito Abimanyu yang menyatakan siap untuk melaksanakan instruksi Presiden Jokowi untuk menggunakan dana haji guna  membiayai pembangunan infrastruktur.

Menurut Yusril, Anggito yang kini menjadi anggota Badan Pengelola Keuangan Haji seperti menanggung beban masa lalu untuk bisa berkata lain, selain daripada “siap” melaksanakan intruksi Presiden. Dana haji yang terdiri atas setoran calon jemaah dan dana abadi umat itu yang sekarang berjumlah 95 trilyun lebih dan akan meningkat menjadi 100 trilyun awal tahun depan, diinstruksikan Presiden Jokowi agar 80 trilyunnya digunakan membiayai pembangunan infrastruktur.

“Walaupun Jokowi menyebutkan dana tersebut akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang kecil risikonya, namun semua itu tetaplah harus dianggap sebagai pinjaman Pemerintah kepada umat Islam,” ujar Yusril kepada abadikini.com, Jumat (28/7/2017).

“Jika sebegitu besar dana yang digunakan membiayai infrastruktur, risiko bisa saja terjadi, sehingga bisa saja Pemerintah suatu ketika gagal memberangkatkan jemaah haji. Padahal umat Islam ada yang telah menjual tanah, sawah dan ladang untuk membiayai perjalanan haji mereka,” sambung Yusril.

Pasalnya kata Yusril, Umat Islam Indonesia sendiri merasa terpinggirkan di negerinya sendiri, dengan banyaknya tekanan kepada ormas2 Islam, para ulama, habaib dan muballigh. Dalam situasi seperti itu, kuranglah bijak jika Pemerintah justru menggunakan dana milik umat Islam untuk membiayai proyek infrastruktur.

“Dana itu sebagian dapat dijadikan modal mendirikan Bank Haji untuk membantu kegiatan usaha umat Islam, membangun rumah sakit dan sekolah2. Dengan demikian, umat Islam akan menjadi kuat dan sejahtera,” kata Yusril.

Baca juga: Partai Bulan Bintang Tolak Pemerintah Gunakan Dana Haji Untuk Bangun Infrastruktur

Pakar Hukum Tata Negara itu menambahkan, pemerintah kini sedang dililit utang dalam dan luar negeri, sehingga sulit mencari pinjaman, termasuk untuk menutup defisit APBN yang kini telah mendekati maksimum 3% seperti diatur dalam undang-undang. “Ini beda dengan pernyataan Presiden Jokowi di awal masa jabatannya yang mengimingi rakyat dengan kata2 “Jangan kuatir, uang kita masih banyak,” tegas Yusril.

“Dana milik negara tidaklah sebanyak yang diduga Presiden. Sekarang Pemerintah mencabut macam-macam subsidi, menaikkan pajak, sementara angka pertumbuhan ekonomi menurun dan jumlah kemiskinan serta pengangguran makin bertambah pula,” pungkas Yusril. (beng.ak)

Baca Juga

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker