PAN Tak Masalah Bila Harus Ditendang dari Koalisi dan Kabinet
abadikini.com, JAKARTA – Dalam beberapa momentum strategis seperti pengesahan UU Pemilu sikap Partai Amanat Nasional (PAN) dinilai sudah tidak seirama dengan koalisi partai politik pendukung pemerintah.
Ketidaksolidan PAN terhadap pemerintahan Jokowi telah menimbulkan banyak spekulasi belakangan ini. Mulai dari mencoret satu-satunya wakil PAN di kabinet hingga mengeluarkan PAN dari koalisi partai politik pendukung pemerintah sehingga PAN tidak akan lagi dilibatkan dalam pertemuan-pertemuan penting koalisi partai politik pendukung pemerintah.
Sekretaris Fraksi PAN DPR RI, Yandri Susanto mengungkapkan bahwa terkait reshuffle dan evaluasi koalisi PAN tidak akan ambil pusing dan siap menerima bila pada akhirnya “ditendang” presiden dari koalisi partai politik pendukung pemerintah.
“Dulu kan yang ngajak koalisi Pak Jokowi, sekarang penilaian atau pun status kami di koalisi, ya terserah Pak Jokowi, PAN pasif saja, nggak ngotot untuk bertahan, tidak juga akan lobi habis pada PDI-P dan kawan-kawan, kami santai aja,” tegas Yandri kepada wartawan, Sabtu (22/7/2017).
Terkait RUU Pemilu yang beberapa hari lalu telah disahkan menjadi UU Pemilu, Yandri mengatakan, sekalipun mendukung pemerintah bukan berarti PAN harus satu suara dengan pemerintah dan partai pendukungnya.
“PAN mendukung pemerintah tapi bukan berarti dibarter dengan UU Pemilu,” tegas Yandri.
Terkait sikap PAN yang walk out dari paripurna pada saat pengesahan pada pengesahan UU Pemilu, menurut Yandri hal tersebut telah disampaikan kepada Presiden Jokowi dan diterima dengan baik. Yandri menambahkan, hanya kali ini saja PAN tidak sepaham dengan pemerintah.
Respons sebaliknya disampaikan kubu pendukung pemerintah. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, mengaku mulai gerah dengan sikap PAN di dalam koalisi pemerintah.
“Jujur, harus kami katakan memang juga merasa tidak nyaman begitu ya, tapi tentu kami tidak bisa intervensi terhadap kebijakan masing-masing partai politik itu,” kata Ace usai diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu kemarin (22/7/2017).
Namun demikian, sejauh ini Golkar masih belum mendesak Presiden Jokowi untuk melakukan evaluasi terhadap partai pimpinan Zulkifli Hasan tersebut.
“Sikap PAN kita kembalikan Presiden sendiri. Presiden bisa menilai kerja masing-masing partai politik, dan seberapa besar solidaritas yang dimiliki partai pendukung pemerintah itu,” kata Ace. (beng.ak)
