Harapan Yusril Ihza Mahendra Pasca Idul Fitri Negara Tenang dan Damai

abadikini.com, JAKARTA – Usai melaksanakan shalat ied Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra menggelar open house di kediamannya di kawasan Cilandak Barat, Jakarta Selatan, Minggu (25/6/2017).

Saat ditemui oleh abadikini.com Yusril menyampaikan beberapa hal  diantaranya terkait harapannya atas kondisi bangsa dan negara pasca idul fitri serta menyangkut sejumlah isu politik aktual .

“Iya harapan saya abis hari raya Idul Fitri ini kita damai, tenang dan dengan cara-cara itu kita bisa menyelesaikan banyak persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita ini, jadi spirit dari Idul Fitri itu adalah spirit kedamaian, saling maaf memaafkan satu dengan yang lain dan kita memulai lembaran baru dalam kehidupan kita kedepan dengan yang lebih baik,” ucap Yusril.

Menurutnya selama Ramadhan telah terjadi relaksasi politik sehingga  banyak mengakibatkan terhambatnya berbagai agenda dan dinamika politik.

Namun Yusril juga mengingatkan pemerintah agar setelah Idul Fitri tidak lagi terjadi kontraksi politik seperti sebelum Ranadhan maka ia menyarankan kepada pemerintah agar lebih bijak dan berjiwa besar dalam hal pengambilan keputusan dan penyelesaian berbagai persoalan terkait kepentingan umat Islam dan ulama.

“Kita juga tahu bahwa selama bulan suci Ramadhan ini banyak hal terpending, demo-demo sepi, orang juga kritik pemerintah tidak terlalu tajam, tapi kalau pemerintah tidak hati-hati, bisa-bisa habis lebaran ini, itu bisa berbalik. Ekspansi dari pergerakan itu cepat sekali, jadi misalnya penanganan terhadap persoalan-persoalan hukum yang selama ini kita tau bahwa kepolisian telah mengambil langkah menyatakan tersangka kepada sejumlah aktivis, tersangka makar, ulama dan mubalig juga di nyatakan tersangka dan kemungkinan juga akan ditarik ke persolaan makar,” kata Yusril.

“Nah persoalan makar itukan persoalan yang sangat serius ya, dan saya kira memang pemerintah harus berjiwa besar dalam menyelesaikan persoalan dengan cara damai dan baik-baik. Misalnya kita telah mengemukakan langkah pemerintah itu memberikan abolisi yang kemudian disusul dengan langkah rekonsiliasi dan ini sebenarnya jangan dilihat ini kepentingannya Habib Rizieq pribadi ini kepentingan pemerintah juga,” lanjutnya

Dalam kesempatan ini, Pakar Hukum Tata Negara itu pun tak lupa menyampaikan sedikit krikian terhadap kinerja pemerintah terutama dalam hal pembiayaan pembangunan yang bersumber dari hutang luar negeri.

“Kita tahu bahwa pembangunan saat ini dibiayai dari hutang luar negeri. Pinjaman luar negeri akan jadi beban bagi generasi akan datang dan kita tahu bahwa masalah hutang ini bisa jadi serius. Ya kalau ada yang menggerakan untuk mengimpeach presiden karena melakukan pelanggaran keuangan negara karena jumlah hutang yang sudah melampaui ambang batas ini bisa menjadi serius. Karena itu saya kembali mengatakan kalau ada pihak yang mengatakan bicara mengenai rekonsiliasi  harusnya pemerintah menyambut baik, bukannya merasa kuat. Pemerintah tidak bisa merasa kuat saat ini  karena pada kenyataannya pemerintah kita ini saat ini sangat rapuh, “ tutup Yusril. (sp.ak)