Yusril Sarankan Jokowi Gunakan Hak Abolisi Untuk Rizieq dan Tokoh Lainya
abadikini.com, JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyarankan Presiden Joko Widodo mengambil langkah abolisi atau hak yang dimiliki kepala negara yang untuk menghapuskan dan menghentikan tuntutan pidana terhadap kasus hukum yang menjerat pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab dan sejumlah Tokoh yang diduga melakukan upaya makar.
“Jadi sebenarnya ada pilihan SP3 atau pilihan deponering dan abolisi. Saya berpendapat bahwa sebenarnya abolisi merupakan cara yang paling baik dilakukan,” kata Yusril, usai acara buka puasa bersama DPP Partai Bulan Bintang, di Hotel Grand Sahid, Sudirman, Jakarta, Rabu (21/6/2017).
Ketua Umum Partai Bulan Bintang itu mengatakan, perlu dilakukan rekonsiliasi antara pemerintah dan Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab serta sejumlah aktivis yang dituduh melakukan upaya makar. Menurut dia, hal ini untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
“Saya berkeyakinan bahwa para tokoh itu semuanya beritikad baik untuk memajukan umat, bangsa dan negara. Bahwa mereka sering berbeda pendapat dengan pemerintah merupakan sesuatu yang wajar dalam berdemokrasi,” ujar Yusril.
Abolisi merupakan hak yang dimiliki kepala negara untuk menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara.
Yusril menilai, cara ini lebih baik daripada meminta polisi menghentikan kasus yang tengah ditanganinya.
Melalui abolisi, kata Yusril, pemerintah telah mengambil langkah yang baik karena tidak mempermalukan pihak manapun.
“Kalau SP3 berarti Polri salah tangkap karena alat bukti tidak cukup. Tapi kalau abolisi, Polri berkeyakinan alat bukti cukup tapi Presiden punya kebesaran jiwa tidak melakukan penuntutan terhadap mereka, malah keluarkan abolisi,” ungkap Yusril.
Yusril menyampaikan saran ini agar pemerintah lebih fokus menangani persoalan ekonomi dan beban politik yang terjadi saat ini bisa berkurang.
“Tapi kalau pemerintah tidak bersedia melakukan itu, bagi saya tidak ada masalah. Saya kan berada ditengah-tengah. Anda tahu saya tidak ikut aksi damai di mana pun juga, saya tidak berada di posisi pemerintah, saya berada di tengah-tengah,” ungkap Yusril. (sp.ak)
