Sekjen Partai Bulan Bintang Minta Sukmawati Belajar Lagi Sejarah NKRI
abadikini.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang, Jurhum Lantong menanggapi pernyataan Anak proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia, Sukmawati dalam akun twitternya, @JurhumLantong.
Dalam sebuah diskusi bertajuk “Pancasila dalam Tantangan Toleransi Kehidupan Umat Beragama Di Indonesia” beberapa waktu lalu di Jakarta Sukmawati mengatakan bahwa intoleransi berawal dari kelompok Islam yaitu, Partai Masyumi.
“Sebris tnda tnya, Bgmn bisa Anak Soekarno, Sang Proklamator RI enteng berucap negati dan lemah argumen bgt?,” tulis Jurhum, Minggu (22/1/2017)
“Apa Bu Sukmawati beneran tidak Tahu Bhw Salah Sorg Tokoh Penggas Piagam Jakarta adalah bpknya Sendiri, Bung Karno?,” lanjut Jurhum.
Jurhum juga menyarankan kepada setiap orang tertuama tokoh untuk bersikap lebih berhati-hati dalam kondisi bangsa yang sedang hadapi beban multi masalah.
“Dlm kondisi dn situasi bangsa, sdh hdpi beban multi masalah, setiap org, tokoh bersikp lbh hati,” sambung Jurhum.
Sekjen Partai reinkarnasi dari Partai Masyumi itu, meminta Sukmawati untuk baca lagi sejarah pendirian NKRI. Jurhum menawarkan tulisan Lukman Hakim yang berjudul, Bung Karno, Biang dan Otak Piagam Jakarta untuk dibaca Sukmawati.
“Tulisan Brkut (Bung Karno, Biang dan Otak Piagam Jakarta), Terang Buat Bu Sukmawati tuk Baca lg Sejarah Perjuangan dn Pendirian NKRI,” tegas Jurhum.
Sementara itu, Ketua Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah Mora Harahap menilai Sukmawati telah gagal paham dengan sejarah Partai Masyumi. Terlebih, dalam diskusi tersebut Sukmawati menyebutkan bahwa sikap intoleran Partai Masyumi ditunjukkan saat Pancasila dijadikan dasar negara.
“Kita sangat menyayangkan pernyataan Ibu Sukmawati yang seolah-olah menyudutkan Islam. Sebagai anak dari tokoh proklamator yang sangat kita hormati, seharusnya beliau paham akan sejarah Masyumi yang sudah banyak melahirkan tokoh-tokoh yang sudah memberikan kontribusi besar untuk bangsa ini,” kata Mora dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/1/2017).
Lanjut Mora, jika saat sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) suara umat Islam yang mayoritas berada dalam Partai Masyumi memaksakan kehendak atau intoleran, maka kelahiran bangsa ini tidak akan pernah terwujud.
“Tetapi karena sikap toleransi dan kecintaan para anggota sidang pada saat itu yang mengedepankan semangat persatuan maka kalimat kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya pun diganti dalam butir-butir Pancasila,” ungkap Mora. (sp.kb)
