Dokter Demo Tolak DLP, Agus Ujianto: PBB Siap Advokasi jika IDI Membutuhkan

abadikini.com, JAKARTA – Sekitar seribu dokter berunjuk rasa di depan Istana Negara, hari ini, Senin, 24 Oktober 2016. Mereka berdemonstrasi karena menolak program pemerintah yaitu pendidikan Dokter Layanan Primer (DLP). Menurut mereka, program tersebut hanya membuang-buang anggaran.

Ketua departemen kesehatan DPP Partai Bulan Bintang (PBB), dr Agus Ujianto Msi. Med.SpB menaggapi tuntutan dokter yang berdemo itu. Menurut Agus, secara umum demo dokter yang berlangsung secara nasional merupakan pertunjukan kekuatan yang sudah pada titik klimaks.

Karena, lanjut Agus, sebagai makhluk intelektual mereka bersama organisasi profesi IDI dan perhimpunan dokter dibawahnya pasti sudah melalui diskusi yang panjang namun segala upaya negosiasi serta usulan sistem yang diusulkan tidak pernah direspon oleh sejawatnya yang duduk di tingkat pengambilan keputusan ditingkat Menkes dan dirjennya.

“Saya pernah mengusulkan bahwa dokter harus didampingi advokat yang bisa mengawal sampai Mahkamah konstitusi (MK) jika UU Kesehatan dan peraturan berikut sistem kesehatan serta pembiayaannya tidak masuk akal,” kata Agus dalam keterangannya yang diterima abadikini.com, Jakarta (24/10/2016).

“Sehingga tidak terbelenggu pada pendapat pribadi atau kelompok dokter tertentu tetapi pengujian undang-undang berikut peraturan-peraturan yang terkoneksi kepada dokter bisa ada solusinya seperti PBJS, Sistem rujukan sampai yang sedang ditolak adalah program dokter layanan primer. Sambung Agus.

Agus menuturkan, jika benar visi misi demo dan pengurus IDI berikut anggota-nya yang berdemo jelas untuk suatu tujuan kebaikan bersama bagi Nusa bangsa dan agama, maka itu semua harus dikawal sampa akar rumput kekuasaan.

Menurut Agus, Jika demo cuma untuk unjuk kekuatan dan dukungan tanpa konsep tujuan yang fokus malah berakibat ada persepsi dan proyeksi pandangan yang jelek terhadap profesi dokter.

“IDI Wilayah dan Cabang harus berani menekan Gubernur dan Bupati serta DPRD setempat misalnya agar Dinkes di daerahnya tidak mengirim dan juga tidak menerima dokter layanan primer,“ tegas dokter ahli bedah itu.

Agus menegaskan, Departemen Kesehatan Partai Bulan Bintang (PBB) siap mengawal dan mengadvokasi secara jalur hukum jika ID pusat atau bahkan daerah daerah yang memerlukannya, sehingga profesi dokter bermartabat. (sp.ak)

Back to top button