Tertibkan Kalijodo Libatkan TNI, Ahok Disebut Mengada-ngada
abadikini.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais mengamini pandangan koleganya Tubagus Hasanuddin yang mengkritik kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang melibatkan prajurit TNI dalam penertiban kawasan prostitusi Kalijodo.
Hanafi berpandangan, kebijakan Ahok itu mengada-ngada karena tak ada aturan yang menyebutkan bahwa TNI bisa dilibatkan dalam operasi seperti penertiban kawasan prostitusi. Jika ingin tetap diikutsertakan, maka harus terlebih dahulu dibuat payung hukum.
“TNI bisa diberi wewenang, punya operasional selain perang, misal narkoba, prostitusi atau kejahatan lain tapi harus ada aturan tersendiri, ketentuan perbantuan tugas sipil dalam bentuk operasi militer,” kata Hanafi di Jakarta, Jumat (26/2/2016).
Tidak adanya payung hukum itu membuat Hanafi menganggap Ahok mengada-ngada. TNI harusnya diperlakukan adil dan proporsional agar tetap bisa fokus pada tugasnya.
“Ini kan belum ada aturan, mengada-ngada dan sebaiknya tetap yang jadi leading itu polisi. Saya yakin TNI punya kemampuan, sigap dan tegas tapi karena kita sudah berdiri atas aturan sebaiknya mengacu aturan,” jelas Hanafi. (andi.ak)
