Menaker Minta Pengusaha Untuk Tidak PHK Karyawannya
abadikini.com ,JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan Muhamad Hanif Dhakiri mengatakan pihaknya segera menangani dan berkordinasi dengan sejumlah pihak mengenai adanya perusahaan yang ingin melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Informasi awal yang diperoleh ditindaklanjuti dengan melakukan verifikasi atas informasi yang berkembang. “Namun, saya minta semua pengusaha agar menghindari melakukan pemutusan hubungan kerja untuk pekerjanya. Coba cari solusi yang lain,” kata Hanif dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi IX DPR di Jakarta pada Rabu (3/2/2016).
Hanif meminta agar setiap perusahaan di mana pun yang ingin melakukan PHK agar segera melakukan wajib lapor ke Kementerian Ketenagakerjaan maupun dinas-dinas tenaga kerja setempat. Namun Hanif berharap agar PHK tidak menjadi pilihan bagi perusahaan dalam situasi dan kondisi apapun.
“Kami tidak bisa mengandalkan info atau statement orang-orang tertentu yang tidak dalam kapasitas soal itu. Tapi sebagai laporan awal, tetap akan terus diperiksa. Kami sudah minta kepada semua perusahaan agar wajib lapor jika ingin melakukan PHK, “ uajr Hanif.
Hal tersebut diungkapkan Hanif terkait adanya informasi mengenai rencana PHK Panasonic dan Toshiba yang kabarnya akan menutup pabrik sehingga akan mengakibatkan terjadinya PHK bagi para karyawannya.
Hanif mengatakan dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia, sebenarnya setiap perusahaan wajib lapor ke pemerintah baik perusahaan yang melakukan rekrutmen maupun melakukan PHK terhadap karyawannya. Mereka mempunyai kewajiban melapor kepada pemerintah, dalam hal ini Kemnaker atau Disnaker di daerah.
“Jadi terus terang kami tidak bisa mengandalkan informasi dari statemen orang-orang tertentu yang tidak dalam kapasitas itu. Itu sebagai informasi awal tentu kami akan cek/periksa. Contoh, informasi PHK dari pimpinan SP, pengamat, atau orang-orang yang tidak jelas, itu kan belum tentu benar. Meski demikian, apapun bentuk informasinya, dari siapa pun, kami akan periksa,” tutur Hanif.
Hanif mengatakan, sampai saat ini ini yang sudah melapor secara resmi soal rencana PHK hanya Chevron. “Hari ini jajaran saya akan melakukan pertemuan dengan pihak Chevron, SKK Migas, Kementerian ESDM untuk membahas masalah itu. Kalau secara prinsip tentu pemerintah berharap PHK jangan menjadi pilihan dalam situasi apapun oleh karena itu harus dicarikan solusi,” kata Hanif.
Sedangkan terkait PHK Ford, kata Hanif, yang dari segi jumlah pekerja tidak banyak, tapi dealernya yang banyak. Kalau dealer ini kan tanggung jawab pekerjanya itu bukan di Ford tapi di dealernya.
“Tentu ini juga akan diverifikasi dulu datanya dengan mengirim utusan untuk bicara dengan manajemen terkait rencana PHK. Intinya kita melakukan verifikasi terhadap informasi yang berkembang terkait PHK, mengkonsolidasikan data-data, dan rencana-rencana yang akan diambil,” ungkap Hanif. (asep.ak)
