Sekjend PBB : Hentikan Blokade Kota Dalam Perang Suriah
abadikini.com, Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, mendesak semua pihak yang bertempur di Suriah menghentikan blokade atas kota-kota, tempat ratusan ribu warga sipil menderita kelaparan dan tidak memperoleh bantuan. Jumat (15/1/2016)
Dewan Keamanan PBB akan menggelar sidang darurat terkait kasus pengepungan atas kota-kota dalam perang Suriah.
Pengepungan atas kota-kota itu diminta diakhiri sebelum perundingan damai antara Pemerintah Suriah dan kelompok oposisi di Geneva, Swiss, 25 Januari mendatang. Ban menyatakan, pihak-pihak yang bertempur di Suriah, khususnya pemerintahan Presiden Bashar al-Assad, telah melakukan
“tindakan sangat buruk” dan “pelanggaran berlebihan” terhadap warga sipil.
Berbicara setelah menyampaikan sambutan pada Majelis Umum PBB mengenai prioritas-prioritasnya di tahun 2016, Ban mengungkapkan potret memilukan warga-warga sipil yang kelaparan di kota Madaya yang diblokade. Potret itu mencerminkan tingkatan rendah yang baru dalam perang.
“Saya perjelas, penggunaan kelaparan sebagai senjata perang adalah kejahatan perang. Saya ingin mengatakan, mereka ditahan sebagai sandera, tetapi ini lebih buruk. Para sandera biasanya diberi pasokan makanan,” kata Ban.
“Semua pihak-termasuk Pemerintah Suriah, yang memegang tanggung jawab utama melindungi warga Suriah-sedang melakukan tindakan sangat buruk yang dilarang oleh hukum kemanusiaan internasional,” ujar Ban
Ban menambahkan, timnya di Madaya melihat sejumlah pemandangan yang menghantui jiwa. “Para orang lanjut usia dan anak-anak, pria dan wanita nyaris tinggal memiliki kulit dan tulang, lemah sekali, kekurangan gizi. Begitu lemahnya sehingga hampir tidak mampu berjalan. Mereka tak berdaya mendapatkan sesuap makanan,” kata Ban.
Ia mengungkapkan, sekitar 400 pria, wanita, serta anak-anak di Madaya terancam tewas karena kelaparan dan butuh dievakuasi untuk mendapat perawatan medis.
Di Suriah, saat ini terdapat sekitar 400.000 warga terkepung akibat pertempuran. Sekitar setengah dari mereka berada di wilayah yang dikuasai milisi Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS). Sekitar 180.000 warga di wilayah yang dikontrol Pemerintah Suriah dan sekitar 12.000 warga di wilayah kelompok-kelompok oposisi.
“Pada 2014, PBB dan mitra kerja bisa memasok makanan pada sekitar 5 persen warga di area-area yang terkepung. Hari ini, kami hanya mampu memasok kurang dari 1 persen. Ini benar-benar tidak masuk akal,” tuturnya.
Ia mendorong negara-negara kekuatan utama regional dan dunia, khususnya Kelompok Dukungan Suriah Internasional, untuk menekan pihak-pihak yang bertempur di Suriah agar membuka akses bagi misi kemanusiaan dan mengakhiri penggunaan senjata secara serampangan di area-area sipil. (jhon.ak)
