Presiden Jokowi Ingatkan TNI Agar Tidak Berpolitik Praktis
abadikini.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kembali kepada seluruh prajurit TNI agar tidak terjun ke politik praktis. Para prajurit harus meningkatkan kualitas dan kapasitas sebagai prajurit dan patuh pada politik kebijakan negara.
“Saya meminta pada seluruh pimpinan dan prajurit untuk meningkatkan kapasitas sebagai tentara profesional. Prajurit TNI harus terlatih. Tidak boleh terlibat dalam politik praktis tapi terus mendukung kebijakan negara.
Politik TNI adalah politik negara sehingga TNI harus berpihak pada kebijakan negara,” kata Jokowi saat memberikan pengarahan kepada peserta Rapat Pimpinan Tentara Nasional Indonesia (Rapim TNI) Tahun Anggaran 2016 di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (16/12/2015).
Hadir mendampingi Jokowi, sejumlah menteri Kabinet Kerja, di antaranya Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Menlu Retno LP Marsudi, dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.
Sementara peserta Rapim dipimpin Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, para Kepala Staf Angkatan dan para pejabat dari Lingkungan TNI.
Jokowi meminta para prajurit agar patuh pada aturan yang berlaku, disiplin serta satu komando. Para prajurit juga harus patuh pada perintah pimpinan dan tidak bertindak sendiri-sendiri. Menurutnya, loyalitas anggota TNI adalah tegak lurus, dimana presiden sebagai panglima tertinggi.
“TNI hanya satu komando, tidak kemana-mana, tegak lurus, loyalitas, taat pada perintah presiden sebagai panglima tertinggi,” tegas Jokowi.
Gatot Nurmantyo siap menjalankan perintah presiden. Menurutnya, TNI tidak mau mengulangi lagi untuk masuk ke politik praktis. Pasalnya, di masa lalu, TNI hancur atau berada di titik terendah dari kepercayaan publik karena terlibat politik praktis. Dia berjanji TNI akan satu komando dan loyalitas tegak lurus, di mana presiden sebagai panglima tertinggi.
“Kami menempatkan loyalitas paling atas karena setia dengan rasa cinta. Ini yang harus kami jaga. Persatuan komando harus selalu tewujud. Ini harus kami jaga karena berdasarkan pengalaman TNI masa lalu bisa berada pada titik nadir karena terlibat dalam politik praktis. Kami tidak mau mengulangi hal itu,” kata Gatot. (udin.ak)
