Menteri Yuddy Soroti Kinerja DKI Rendah, Sedangkan Tunjangan Tinggi
abadikini,com, JAKARTA – Dalam penilaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi, Pemprov DKI harus puas dengan nilai 58,57 poin dan masuk dalam kategori CC. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Yuddy Chrisnandi menyoroti tingginya APBD dan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang diterima PNS DKI namun kinerjanya belum maksimal.
“Belum begitu memuaskan tapi tunjangan kinerjanya juga belum perlu dinaikkan. Hasil kerja birokrasinya belum memuaskan,” kata Yuddy usai acara Laporan Evaluasi Kinerja Kementerian/Lembaga dan Pemprov Tahun 2015 di Istana Wakil Presiden, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (15/12/2015).
Dalam acara ini, Ahok hanya diwakili Sekretaris Daerah Saefullah. Yuddy menilai dengan kinerja PNS Pemprov DKI yang masih rendah, wajar saja Gubernur DKI Basuki T Purnama marah pada bawahannya.
“Lihat saja Pak Ahok marah-marah terus. Kalau sebut birokrasi, wah sudah marah-marah Pak Ahok. Artinya Ahok sendiri belum puas dengan kinerja birokrasinya,” kata Yuddy.
Karena itu, ia mendukung langkah Ahok melakukan reformasi di internal birokratnya untuk menaikkan kualitas kerja. Apalagi, jika menghitung Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) PNS DKI yang jumlahnya bisa puluhan juta per tahun.
“Di DKI PNS sudah dapat tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) ya, disebut dengan TKD yang relatif paling besar dibanding daerah lain. Wajar saja Gubernur dan masyarakat tuntut mereka itu kinerjanya lebih tinggi dibanding yang lain. Jadi di DKI harusnya kinerjanya maksimum, pelayanan lebih baik,” kata Yuddy.
Tahun ini akuntabilitas DKI mendapat nilai 58,57 dan masuk kategori CC atau cukup baik. Nilai ini lebih rendah 1,16 poin dari tahun sebelumnya. Evaluasi ini dinilai dengan melihat sisi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan hasil program kerja. Penekanan tahun ini dititikberatkan pada hasil dari sejumlah program atau kebijakan yang dicanangkan. (udin.ak)
