DKI Gelar Rakor Hadapi Sara Dan Terorisme

abadikini.com, JAKARTA – Sebagai Ibu Kota negara sekaligus pusat penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan ekonomi politik di segala bidang, Jakarta menjadi pintu masuk bagi warga negara Indonesia dan mancanegara. Sehingga membuka peluang cukup besar terjadinya konflik suku, ras dan agama (sara) dan terorisme di Kota Jakarta.

Untuk mengantipasi dua bahaya tersebut  Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bekerja sama dengan DPD RI menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Aspirasi Daerah mengenai Kebijakan Menghadapi SARA Dan Bahaya Terorisme di Jakarta.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengatakan letak Jakarta yang sangat strategis membuat banyak orang dari seluruh dunia bisa masuk ke Jakarta. Saking terbukanya, banyak warga negara asing (WNA) bisa masuk ke Jakarta tanpa memiliki paspor atau keterangan diri apa pun.

“Bahkan, kami pernah menemukan adanya bayi keturunan WNA yang ditelantarkan di Jakarta. Hal itu adalah satu dari banyak faktor mengapa masalah atau aksi terorisme banyak terjadi di Jakarta,” kata Djarot dalam acara Rakor Sinkronisasi Aspirasi Daerah mengenai Kebijakan Menghadapi SARA Dan Bahaya Terorisme di Jakarta, di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (12/12/2015).

Untuk meminimalisasikan terjadinya konflik SARA dan terorisme, Pemprov DKI telah mengerahkan berbagai cara pencegahan. Agar peristiwa teror yang terjadi di Paris tak dialami di Jakarta.

Salah satu cara pencegahan yang dilakukan dengan menjadikan masyarakat sebagai pagar utama mencegah masuknya terorisme. Masyarakat menjadi baris terdepan untuk mendeteksi aksi terorisme serta narkoba, tawuran serta konflik SARA.

“Pemprov DKI menyarankan dilakukannya pendidikan sejak dini sehingga anak muda kita tidak terpengaruh dengan ajakan teroris,” ujarnya.

Dari hasil analisisnya, tawuran yang terjadi di Jakarta, sengaja dirancang untuk memghasilkan perilaku terorisme yang lebih besar lagi. Karena itu, seluruh pemerintah kota harus bahu membahu dengan lurah, camat serta masyarakat mencegah terjadinya tawuran di Ibu Kota.

“Kenapa harus bahu membahu, kita belajar dari kejadian di Paris. Paris saja yang sangat ketat bisa bobol. Oleh karenanya hal ini harus menjadi perhatian utama kita,” kata Djarot.

Selain itu, pihaknya juga telah memasang banyak CCTV di daerah rawan konflik SARA, tawuran, dan terorisme. Dengan CCTV, pihaknya bisa melakukan monitoring dan pengawasan terhadap daerah tersebut. Dan memberikan peringatan dini untuk melakukan langkah antisipasi.

“Pemprov DKI bersama dengan sejumlah organisasi dan forum masyarakat terus mencari informasi serta melakukan pencegahan dini terhadap konflik yang muncul di masyarakat,” kata Djarot. (udin.ak)

Baca Juga

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker