Kemendagri Monitoring Setiap Kecurangan Pada Pilkada Serentak
abaikini.com, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan tidak ada kecurangan yang luput dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 9 Desember 2015.
Semuanya akan dimonitor tim yang diterjunkan Kemendagri ke 269 daerah dan 32 Provinsi peserta Pilkada di tanah air.
Kapasitas mereka untuk membantu Pemerintah daerah memfasilitasi penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut.
Dijelaskan Sekretaris Jenderal Kemendagri, Yuswandi A Temenggung, tim ini dikhususkan mengawasi Pemda setempat dalam menyiapkan Pilkada serentak. Posisi mereka bukan sebagai pengawas pemilu, ada instrumen yang menjadi pedoman tugasnya.
“Bedakan, (dengan pemantau lainnya) kami ini bukan penyelenggara, bukan pemantau pemilu, kami ini fungsinya fasilitasi Pemerintah,” kata Yuswandi di kantornya, Jakarta, Jumat (4/12/2015).
Dia menekankan ada empat hal yang menjadi pedoman wajib mereka. Pertama, masalah anggaran pilkada, kedua distribusi logistik ke daerah. Ketiga ketertiban dan keamanan penyelenggaraan pemilu dan keempat adalah netralitas aparatur sipil negara (ASN).
“Selain itu, cek juga Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sampai menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU. Jadi kerjakan yang sesuai instrumen aja, selama H-1 dan H+1 efektikan dan efisienkan, jangan di luar dari itu,” katanya.
Tim ini rencanannya akan diberangkat pada Senin (7/12) hingga Jumat (11/12/2015). Namun mereka terhitung aktif bekerja selama 3 hari yakni Selasa, Rabu dan Kamis. Pada Senin dan Jumat merupakan cadangan waktu untuk mereka antisipasi kondisi dan pelaporannya.
Selain itu, para tim ini juga dibekali berbagai fasilitas teknologi, di antaranya video converence. Di setiap provinsi sudah ada sarana untuk mempermudah pelaporan mereka ke Pemerintah pusat. Bila ada masalah di kabupaten/kota kordinasikan dengan tim tingkat provinsi.
Dijelaskan Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Setjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dudy Jocom telah menyiapkan fasilitas video converence untuk mempelancar komunikasi tim pemantau Kemendagri di daerah dengan pemerintah pusat.
Dia mengatakan, saat ini semua provinsi sudah memiliki sarana video conference sehingga bisa dioptimalkan oleh tim di sana. Bukan hanya fasilitas itu, ia juga memberikan dukungan seperti jaringan internet, faximale dan email.
“Kami siapkan agar tim desk pilkada bisa lebih aktif,” katanya. (udin.ak)
