Ambil Alih Freeport untuk Indonesia Sejahtera
abadikiini.com, JAKARTA – PT. Freeport Indonesia mengelola tambang emas dan tembaga di Grasberg, Papua sejak 1967 atau sekitar 48 tahun. Beberapa pihak berpendapat, bila tambang ini diambil alih negara, maka salah satu dampaknya adalah rupiah akan sangat perkasa terhadap dolar Amerika Serikat (AS).
Desakan pengambil alih tambang Freeport ini muncul dari Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan. Ia mengungkapkan, saat masih menjadi Kepala Staf Kepresidenan, mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengambil alih tambang Grasberg, setelah kontrak Freeport berakhir di 2021.
“Kami malah mengusulkan, itu sudah beberapa kali kami sampaikan, kita buatlah (tambang Freeport) ini seperti Blok Mahakam, kembali ke negara dan kembali ke Pertamina. Bisa saja pemerintah Indonesia menunjuk PT Antam (Aneka Tambang), Antam bisa saja menjadi pemegang utama,” kata Luhut, dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2015).
Apa jadinya bila tambang Freeport benar-benar diambil alih negara?
Menteri Koordonator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli menyebut, bila hal tersebut teralisasi, maka Indonesia seperti mendapat ‘durian runtuh’.
“Kalau seandainya Freeport ngotot nggak mau penuhi, kembalikan kontrak karyanya. Karena Indonesia akan dapat durian runtuh, kenapa? Karena cadangan emas di Freeport itu,” kata Rizal.
Rizal menegaskan, ‘durian runtuh’ tersebut bahkan bisa menyulap nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) saat ini menjadi hanya Rp 2.000.
“Saudara kebayang nggak, cadangan devisa emas Bank Indonesia (BI) hanya 100 ribu kg, China hanya beberapa juta kg, Freeport cadangan emasnya itu 16 juta kg. Bayangin setengahnya saja kita masukin ke dalam cadangan devisa BI, rupiah menguat ke berapa? Bisa menguat ke Rp 2.000 per dolar,” ujarnya.
Rizal mengungkapkan, kontrak karya yang merugikan pemerintah saat ini tak lepas dari korupnya pejabat di masa lalu.
“Selama ini bangsa kita dirugikan. Bayar royalti kecil, limbah dibuang seenaknya, tidak ada divestasi. Itu bisa terjadi karena pejabat-pejabat Indonesia yang elitnya itu gampang disogok, gampang dilobi, jadi juru bicara kepentingan asing,” tegas Rizal (udin.ak)
