ARB Menilai APBN 2016 Tidak Pro Rakyat
abadikini.com, JAKARTA – Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) mengkritik alokasi anggaran yang diberikan pemerintah Jokowi-JK dalam APBN Tahun 2016. Ical menilai, APBN 2016 belum mencerminkan sikap pro rakyat kecil terhadap pemerintah.
Ical menilai, postur APBN 2016 yang diajukan pemerintah kurang realistis karena dalam perencanaan APBN terdapat devisit sebesar Rp 273,2 triliun. Pemerintah diharapkan mampu efisien dalam mengelola pengeluaran anggaran.
“Pemerintah sebaiknya menetapkan pengurangan pagu anggaran total APBN 2016 yang disesuaikan dengan kemampuan penerimaan negara,” kata Ical di DPP Golkar, Rabu (11/11/2015).
Ical melanjutkan, subsidi pemerintah masih condong pada subsidi energi. Dari total Rp 182,6 triliun, dana sebesar 102,1 triliun digunakan untuk subsidi energi yang dinikmati oleh masyarakat berpenghasilan sedang dan tinggi. Dia menilai, subsidi di bidang pangan dirasa masih kecil yaitu hanya sebesar 28,53 persen dari total pengeluaran subsidi pemerintah.
Ical menyayangkan subsidi berupa PSO (public Service Obligation) hanya Rp 3,8 triliun. Padahal subsidi ini digunakan untuk biaya transportasi perkotaan dan bermanfaat untuk golongan miskin perkotaan.
Lanjut Ical , Pemerintah juga masih belum menunjukan komitmen yang kuat mengembangkan UMKM karena hanya mengalokasikan subsidi untuk kredit program sebesar Rp 16,5 triliun. Dia merasa Penyertaan Modal Negara (PNM) lebih baik ditunda dan dibicarakan pada APBN perubahan dengan komisi terkait di DPR. Hal ini dinilai karena BUMN belum siap.
Terakhir dia menilai, belanja negara di sektor peningkatan indeks pembangunan manusia harus di perhatikan. Kementerian kesehatan mendapat anggaran yang lebih tinggi tetapi untuk bidang pendidikan mengalami penurunan.
“APBN 2015 untuk Kemenkes Rp 51,3 triliun, pada APBN 2016 naik menjadi Rp 63,5 triliun. Tapi untuk pendidikan di APBN-P 2015 Rp 53,3 triliun, pada APBN 2016 justru turun menjadi Rp 49,2 triliun,” pungkasnya. (udin.ak)
